Komisi IV : Pelanggar Peraturan Harus Ditindak Tegas

sumut24.co -Medan, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota MedanMedanEdwin Sugesti Nasution SE, MM secara tegas minta kepada Pemerintah Kota (Pemko)Medanmenindak tegas kepada semua yang terbukti melanggar peraturan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Baca Juga:

• USU Tegaskan Pemilihan Rektor Bersih, Senat Akademik Pastikan Tak Ada Politik Uang
• PT AR Diduga Bertindak di Luar Batas dan Publik Minta Presiden Turun Tangan
• Polres Asahan Tindaklanjuti Informasi Dugaan Perjudian Tembak Ikan di Kisaran

Hal ini ditegaskan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Medan ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi IV lantai III gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Senin (8/7/2024).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ini, terkait permasalahan PBG ini juga dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"PBG merupakan sebuah aturan yang harus dijalankan, jika ada masyarakat maupun oknum yang terbukti menyalahi aturan harus ditindak tegas," kata Edwin.

OPD terkait yang menangani masalah PBG ini harus dapat menjalankan peraturan."Tegakkan PerdaKota MedanMedantentang PBG sebagaimana mestinya,"tandas Edwin.

Rapat ini sendiri dihadiri sejumlah OPD terkait antara lain, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata RuangKota MedanMedan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Pamong Praja Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung.

Dalam rapat ini, Haris Kelana Damanik, menghimbau kepada OPD terkait pentingnya kolaborasi antara OPD di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko)Medandalam menerapkan aturan terutama menyangkut PBG.

Seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta PT. PLN agar memantau perumahan warga, bangunan ruko, dan bangunan-bangunan tua yang wajib mempunyai lorong kebakaran yang berfungsi sebagai jalur evakuasi dan instalasi listrik yang tidak beraturan.

"Mengingat kebakaran yang banyak terjadi diKota MedanMedanini disebabkan oleh arus pendek listrik," kata Haris Kelana Damanik.(R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

USU Tegaskan Pemilihan Rektor Bersih, Senat Akademik Pastikan Tak Ada Politik Uang

PT AR Diduga Bertindak di Luar Batas dan Publik Minta Presiden Turun Tangan

Polres Asahan Tindaklanjuti Informasi Dugaan Perjudian Tembak Ikan di Kisaran

GM PLN UIP SBU Tegaskan Implementasi K3 di Seluruh Area Kerja Pembangunan Proyek

HUT ke-80 RI di USU, Prof Muryanto Amin Pembina Upacara

Publik Menanti Sikap Tegas KPK, KNPI : Periksa Gubernur BI dan Kepala OJK