Fraksi PDI P DPRD Medan Minta Penjelasan Walikota Terkait Rendahnya PAD

sumut24.co -Medan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan minta penjelasan Walikota Medan terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan TA 2023 yang hanya 65, 11 % dari Rp 2,4 Trilyun. Sementara TA 2022 realisasi PAD bisa mencapai 73,12 %.

Baca Juga:

• Padang Lawas Utara Masuk 2 Besar Pelayanan Publik Terbaik di Sumut Versi Ombudsman RI
• Wujudkan Ketahanan Pangan! Bukti Kemanunggalan Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Sitinjak Bersama Petani, Turun ke Sawah Pupuk Padi Warga
• Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Bupati Padang Lawas Luncurkan Ramadhan Fair 1447 H

Dengan tidak tercapainya target PAD TA 2022 dan 2023 maka F PDI P diindikasikan adanya dugaan kecurangan kebocoran pajak dan retribusi daerah. Sangat disayangkan, karena minimnya realisasi PAD berdampak terhadap tertundanya program pembangunan yang direncanakan tahun 2023.

"Untuk itu kami ingin penjelasan. Karena tidak adanya tansparansi data potensi pajak dan retribusi daerah kepada legislatif menjadi penghambat proses pengawasan dari kami (Red-DPRD Medan) atas kepatuhan wajib pajak," ujar sekretaris Fraksi PDI P DPRD Medan Drs Daniel Pinem saat menyampaikan pemandangan Fraksinya terhadap Ranperda tentang Laporan Perranggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2023 dalam rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (4/6/2024).

Disebutkan Daniel Pinem, adapun indikasi terjadinya kebocoran penyelewengan termasuk piutang karena kurangnya koordinasi antar OPD yang ada terkait pelaksanaan perda tentang pajak dan retribusi daerah, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PAD Kota Medan setiap tahun anggaran.

Selanjutnya, belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan mengunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. Masih belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk penagihannya.

Kemudian, masih adanya oknum petugas pemungut pajak dan retribusi yang kurang mampu melaksanakan tugas dengan baik dilapangan.

Dengan memperhatikan hal diatas, Fraksi PDI P meminta secara tegas kepada Walikota Medan Bobby Afif Nasution dan seluruh pemangku jabatan di jajaran Pemko Medan supaya benar-benar melaksanakan tugas pengawasan terkait pelaksanaan pengutipan pajak dan retribusi daerah tersebut.

Sebagaimana maksud dan tujuan dilimpahkannya wewenang secara penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutipan pajak dan retribusi daerah tidak lain adalah untuk meningkatkan PAD dan dikelola sebaik-baiknya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Medan ke depan. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Padang Lawas Utara Masuk 2 Besar Pelayanan Publik Terbaik di Sumut Versi Ombudsman RI

Wujudkan Ketahanan Pangan! Bukti Kemanunggalan Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Sitinjak Bersama Petani, Turun ke Sawah Pupuk Padi Warga

Bangkitkan Ekonomi Rakyat, Bupati Padang Lawas Luncurkan Ramadhan Fair 1447 H

HUT ke-18 Gerindra di Padangsidimpuan, Wali Kota Letnan Dalimunthe: Kekuasaan Harus Menangkan Rakyat

From Theory to Action, Ini Pesan Rektor USU Untuk 1.843 Wisudawan Yang Dilantik

Langkah Tangguh di Tengah Sawah! Satgas TMMD ke-127 Kodim 0212/TS Guncang Desa Simataniari Lewat Aksi Tanam Padi