Robi Barus SE Minta Pembahasan Ranperda Lebih Selektif dan Kajian Matang Serta Azas Kepatutan

sumut24.co -Medan, Fraksi PDIP DPRD Medan mengajak sesama anggota DPRD Medan agar setiap melakukan pembahasan Ranperda harus lebih selektif. Melakukan kajian yang matang dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan azas kepatutan dan terhindar Perda asal jadi.

Baca Juga:

• Bahas Ranperda Kebudayaan, Bapemperda DPRD Sumut Kunker ke Tanjungbalai
• Pemprov Sumut dan DPRD Sumut Sepakati Tiga Ranperda Strategis
• Wakil Wali Walikota membacakan Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2026

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE saat penyampaian Pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penuyusunan program pembentukan peraturan daerah dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5/2024).

Untuk itu, selanjutnya Robi Barus mengatakan, sesuai aturan tata tertib DPRD Kota Medan tersebut, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dengan tetap mengharapkan arah pengaturan Ranperda tata cara penyusunan program pembentukan peraturan benar-benar berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, efektif dan efisien.

Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kota Nedan ke depan. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan daerah yang akan dilakukan kedepan benar-benar didasarkan atas pertimbangan skala prioritas dan memiliki daya guna dan hasil guna ditengah masyarakat.

Pembentukan Ranperda Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari amanah ketentuan perundang-undangan yang ada.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar badan pembentukan peraturan daerah DPRD Medan melakukan pembahasan secara teknis terhadap unsur, muatan/substansi Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dengan mengikutsertakan stakeholder terkait dan warga masyarakat Kota Medan.

Diakhir pendapat Fraksinya, Robi Barus menyebut setelah mendengar dan menelaah penjelasan dari para pengusul, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan berpandangan pembahasan Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah dapat ditingkatkan pembahasannya pada tingkat berikutnya dan pengajuan Ranperda tersebut menjadi Ranperda hak inisiatif DPRD Kota Medan.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE selaku pimpinan rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Medan T Bahrumsyah menskor rapat hingga sampai agenda berikutnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bahas Ranperda Kebudayaan, Bapemperda DPRD Sumut Kunker ke Tanjungbalai

Pemprov Sumut dan DPRD Sumut Sepakati Tiga Ranperda Strategis

Wakil Wali Walikota membacakan Pengantar Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2026

Gubernur dan DPRD Sumut Diduga Langgar Ketentuan Pengajuan Ranperda, Paripurna Dinilai Tidak Sah

Pemprov Sumut Dorong Pembentukan Ranperda Tingkatkan Kapasitas BUMD

Mahyaruddin Salim: Api Perjuangan Pahlawan Kita Jaga, Bekerja, Bergerak Dan Berdampak