PT KIM II Belawan Marak Pungli

MEDAN | SUMT24 Merasa kecewa dan kesal terkait maraknya pungli yang dilakukan pihak PT Kawasan Industri Medan (KIM) II Belawan, ratusan massa yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumut menggelar aksi protes ke DPRD Sumut dengan membawa puluhan truk gandeng, Senin (2/10).

Baca Juga:

• Duo Hasrimy Bersaudara Disebut dalam Dua Perkara Dugaan Korupsi Smartboard di Sumut
• PEMBATALAN OPERASI TULANG BELIKAT SAMUEL SIMANJUNTAK DIPERTANYAKAN"
• Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Sontak, aksi mereka ini sempat menjadi perhatian dan tontonan menarik bagi warga yang melintasi Jln.Imam Bonjol Medan sehingga menimbulkan kemacetan panjang.

Ketua Organda Sumut, Haposan Sialagan, mengatakan pungutan liar itu dilakukan sejak Juli 2017. Kedoknya adalah pungutan untuk Pass masuk yang diberlakukan oleh PT KIM di KIM II Belawan.

“Ini sudah terjadi sejak tahun 2015, tapi waktu itu dihentikan. PT KIM waktu itu berjanji tidak akan melakukan kutipan seperti itu lagi sebelum ada kesepakatan dengan Organda. Tapi nyatanya sejak Juli 2017 kemarin, kutipan serupa terjadi lagi,”beber Haposan Siallagan.

Dia mengaku, tahun 2015 kutipan dikenakan biaya Rp30.000 lalu turun menjadi Rp15.000. Namun tetap saja hal itu memberatkan mereka.

 

Haposan menjelaskan, pengutipan itu dilakukan tanpa pembahasan dengan para sopir dan pengusaha angkutan. Kutipan serupa sempat terjadi di tahun 2015. Tapi terhenti karena mendapat protes dari para sopir setelah aksi mogok di Belawan.

“Jika kutipan itu resmi kami tidak keberatan. Bayangkan total anggota kita yang masuk ke KIM II-Belawan mencapai 3 ribu unit. Kalau setiap masuk mereka ditagih Rp 15 ribu. Maka dari mereka saja sudah Rp 45 juta sehari. Itu kalau sekali masuk. Sementara anggota kita bisa hilir mudik 4-5 kali sehari. Berapa itu uangnya dan kemana diperuntukkan tidak jelas,” ungkapnya.

Terkait aksi tersebut, pihaknya berharap DPRD Sumut bisa memfasilitasi pertemuan antar semua pihak yang terkait dengan pungli itu. Sehingga kasus pungli itu bisa terselesaikan.

 

“Kalau keinginan kami tidak ditanggapi, kami akan datang dengan jumlah lebih besar. Kalau hari ini kami datang dengan puluhan truk, nanti kami akan datang dengan 3 ribu truk. Kami akan mogok sampai tuntutan dipenuhi. Kalau mogok, kegiatan distribusi, perekonomian lumpuh,” tegasnya.

Wakil Ketua Angkutan Khusus Pelabuhan, Refly Yuner mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan Asosiasi Pengusaha KIM (Asperkim) yang merupakan wadah para pengusaha yang membuka industrinya di KIM II Belawan. Asperkim juga menolak pungli itu.

“Alasan mereka menarik pungutan itu kan untuk perbaikan infrastruktur di KIM II Belawan. Para pengusaha sebenarnya siap membayar lebih, baik sewa maupun biaya lain. Tapi bukan untuk Pass masuk ke kawasan KIM,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan, akan memanggil semua pihak terkait pungli itu. DPRD Sumut segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kisruh ini.

“Kita akan panggil semua, termasuk PT KIM, Polisi, Pangdam, Pemprov Sumut, Pemkab Deliserdang dan Pemkot Medan serta kawan-kawan pengusaha angkutan dan sopir sekalian,” sambungnya.

RDP rencananya akan dilakukan bulan ini setelah masa reses. Jadi, lanjutnya, selama RDP belum berlangsung, DPRD merekomendasikan agar kegiatan pengutipan di KIM II dihentikan. (W07)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Duo Hasrimy Bersaudara Disebut dalam Dua Perkara Dugaan Korupsi Smartboard di Sumut

PEMBATALAN OPERASI TULANG BELIKAT SAMUEL SIMANJUNTAK DIPERTANYAKAN"

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot

Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe Buka MTQ ke-XXV di Palopat Pijorkoling, 243 Finalis Siap Bersaing

Perayaan Waisak 2570 BE di Candi Bahal I Berlangsung Khidmat, Wabup Paluta Ajak Rawat Kerukunan