Atasi Gepeng, Pemko Siapkan Rp100 Juta Untuk Sewa Panti Sosial

MEDAN|SUMUT24 Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Kadis Sosnaker) Kota Medan, Syarif Armansyah Lubis, mengaku selama ini sulit menertibkan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang kerap beroperasi di Kota Medan.

Baca Juga:

• Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit
• Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Hal itu dikarenakan, Pemko Medan tidak memiliki panti sosial. Alhasil, setiap gepeng yang terjaring razia hanya sebatas dilakukan pendataan dan kemudian dipulangkan ke daerah asal, melalui Dinsos Provinsi Sumut atau di kirim ke panti sosial milik Pemprovsu.

“Tapi untuk anggaran tahun 2016, kami (Dinsosnaker Medan) sudah mendapatkan anggaran untuk menyewa panti sosial sebesar Rp100 juta. Untuk lokasinya, masih dalam tahap survey,” ungkapnya, Senin (25/1).

Syarif Armansyah Lubis mantan Kadis Perhubungan ini kembali menjelaskan, pihaknya berharap dengan anggaran yang sudah ada tersebut, dapat menyewa lokasi panti sosial di inti kota. Agar tidak sulit saat melakukan pengawasan maupun penertiban para gepeng.

“Dari anggaran yang ada itu, kita coba buat program pembinaan. Supaya mereka yang sudah dibina tidak kembali lagi ke jalan atau Kota Medan. Dan di kampung halaman, mereka para gepeng itu bisa menerapkan ilmu keterampilan yang didapat selama mengikuti masa pembinaan di panti sosial milik Pemko Medan,” pungkasnya.(BS)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit

Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR