Kemendikbud Diminta Siapkan Alat Ukur Pendidikan Nasional Pengganti UN

Medan|SUMUT24 Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai Kemendikbud hendaknya menyiapkan alat ukur lain bagi pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional, pasca digulirkannya wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.

Baca Juga:

• Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen
• Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek
• Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Hal itu disampaikan Fikri dalam rangka untuk menjaga kualitas pendidikan nasional. Sehingga, jangan sampai ketiadaan alat ukur, menyebabkan kualitas pendidikan menjadi menurun.

“Pada era mendikbud sebelumnya, UN hanya dijadikan pemetaan dan keberhasilan pendidikan nasional. Jika sekarang ingin dihapus, maka Kemendikbud harus memikirkan alat ukur lain. Ini yang kami minta dan bahas dalam raker mendatang bersama Kemendikbud,” jelas Fikri dalam siaran persnya, Rabu (30/11).

Diketahui, sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy mengeluarkan moratorium (penangguhan) UN yang akan dimulai 2017, yakni pelaksanaan UN untuk tingkat SMA/sederajat dan SMP/sederajat akan dilimpahkan ke pemerintah provinsi, sedangkan tingkat sekolah dasar (SD) diberikan sepenuhnya kepada pihak pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Menteri Muhadjir juga telah menyampaikan bahwa penghapusan UN hanya untuk sekolah-sekolah yang memiliki level di atas standar nasional nilai integritas dan skor akademiknya, yaitu sebanyak 30 persen sekolah di Indonesia. Atas persoalan ini, Presiden Jokowi juga pada pekan ini berencana akan mengadakan rapat kabinet terbatas, guna memutuskan bersama dengan kementerian dan pihak terkait.

Oleh karena itu, pasca rapat kabinet tersebut, Komisi X, tegas Fikri, akan segera memanggil Mendikbud untuk membahas bersama, khususnya pada persoalan penyiapan alat ukur pengganti UN, sebelum digulirkan di tahun 2017 mendatang.

“Kami mengapresiasi rencana itu. Tapi, yang terpenting Pak Menteri jangan hanya terus melempar wacana tanpa tindak lanjut kebijakan yang terukur. Perencana itu harus matang, sehingga tidak bikin panik praktisi pendidikan. Jangan karena ini Pak Menteri di-bully lagi,” katanya.(Rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kembalikan Marwah Partai Ka'bah, DPC PPP Medan Targetkan Kembali Raih Kursi Parlemen

Proyek Bahu Jalan Paya Gambar Disorot: Debu Bertebaran, Tanpa Plank Proyek

Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut

Ikanas Sumut Prihatin Binsar Nasution Jadi Korban Kriminal, Minta Polisi Usut Tuntas

Adik Kandung Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap, Irjen Mahmud Nazly Harahap Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri

H. Ruslan SH Didaulat Jadi Ketua Dewan Pembina DPP PASEDA Sumut, Dorong Seni Budaya Bangkit dan Berkembang