DPRD Sumut Anggarkan Rp 11 M Beli 25 Kijang Innova

MEDAN|SUMUT24 Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya, mengatakan bahwa anggaran senilai Rp 11 miliar yang dicanangkan pihaknya pada Perubahan APBD Sumut 2016 dimaksudkan untuk membeli 25 unit mobil jenis Kijang Innova.

Baca Juga:

• Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama
• Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan
• Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.

Puluhan mobil tersebut diperuntukkan sebagai mobil dinas pinjam pakai bagi anggota DPRD Sumut. “Ada sekitar 25 unit itu,” ujar Nirmaraya ketika dihubungi, Kamis (17/11).

Nirmaraya mengatakan, bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut masih akan melalui beberapa tahap sebelum disetujui.

“Itu kan belum final, nanti kalau sudah diketok masih akan dievaluasi dulu. Kalau nanti Kementerian Dalam Negeri tidak memperkenankan, maka tidak jadi,” ujarnya.

Sekretariat DPRD Sumut mencanangkan anggaran senilai lebih dari Rp.11 miliar pada Rancangan Perubahan APBD Sumut Tahun Anggaran 2016.

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar berpendapat pengadaan kendaraan dinas bagi angota DPRD Sumut merupakan kebijakan yang tidak tepat.

Menurut Shohibul, kondisi perekonomian serta anggaran yang dimiliki Sumut saat ini belum stabil, sehingga tidak layak digunakan untuk pengadaan yang cenderung tidak langsung berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat.

“Lagi pula kenapa harus diganti? Apalagi pada kondisi ekonomi seperti ini,” ujarnya ketika dihubungi, Rabu (16/11).

Menurut Shohibul, terdapat banyak pilihan penggunaan anggaran yang dianggap lebih penting bagi masyarakat dibanding dengan pengadaan kendaraan dinas bagi anggota dewan.

“Saya rasa ini sangat tidak tepatlah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shohibul berharap agar pengadaan tersebut tidak dilakukan. Selain tidak terlalu mendesak, kebijakan ini berpotensi menyakiti perasan warga di Sumut yang belum merasakan hidup layak.

“Seharusnya ini dibatalkan,” ujarnya.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ribuan Warga Padati Reses Anggota DPRD Kota Medan Antonius Tumanggor, Persoalan Banjir hingga Lampu Jalan Jadi Sorotan Utama

Jelajahi Pesona Simalungun di PRSU 2026, Kenalkan Deretan Destinasi Wisata Andalan

Balerong Silek Tuo Jadi Momentum Kebangkitan Warisan Budaya Minangkabau.

Sidak Ke Puskesmas Tanjung Haloban, Kadis Kesehatan Labuhanbatu Silahkan Tenaga Medis "Hengkang" Jika Tidak Bisa Bekerjasama

Bupati Taufik Hadiri Pembukaan Rakerda PAN Asahan, Tekankan Sinergi Demi Kemajuan Daerah Menuju Pemilu 2029

Ketum TMI Don Muzakir: Diklat Tani Merdeka Sumatera I Siapkan Kader Penggerak Swasembada Pangan dan Dukung Program MBG