Mengupas Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Masa Pandemi

Jakarta I SUMUT24.CO Cegah meluasnya wabah Covid-19, Komisi Yudisial (KY) memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home). Namun di tengah situasi tersebut, KY tetap memberikan pelayanan dan bersinergi dengan stakeholder. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Peluncuran buku dan diskusi webinar “Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial”, Selasa (12/5).

Baca Juga:

• Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu di Perairan Kuala Bangka Labura.
• Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut
• DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani

“Di tengah situasi pandemi seperti ini, KY terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada publik. Walau dalam situasi bekerja dari rumah, tapi KY dengan dukungan stakeholder terus berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat,” ujar Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat saat memberikan pengantar.

Peluncuran buku karangan Anggota KY Farid Wajdi, dkk ini, lanjut Tubagus, merupakan momentum untuk lebih mendekatkan KY dengan para pemangku kepentingan.

Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembaca tentang tugas dan wewenang KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim melalui pengawasan perilaku, sekaligus proses atau rangkaian penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran etika oleh hakim.

Sementara itu, Anggota KY Farid Wajdi menjelaskan, banyak buku yang mencoba mengkaji fokus pengawasan hakim tetapi sebagian besar ditulis dari kacamata orang luar. Buku Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di KY ini sehingga bisa dibilang berasal dari pengalaman “orang dalam” KY.

“Namun, substansi di dalam tetap mencerminkan pandangan pribadi para penulis dan merupakan tulisan ilmiah untuk kepentingan akademik, bukan merupakan sikap resmi lembaga,” ujar Farid Wajdi.

Farid menuturkan, buku ini menjelaskan persidangan etik di KY yang bersifat inkuisitorial khas profesi, yaitu Ketua dan Anggota KY bersikap aktif melakukan pemeriksaan, tanpa ada badan atau perorangan yang bertindak sebagai penuntut.

“Persidangan etik secara formil tidak menggunakan sistem pembuktian, sebagaimana lazimnya di dalam hukum acara pidana atau perdata. Namun, tetap berupaya melakukan pembuktian yang mendekati pembuktian di persidangan hukum,” tambahnya.

Buku ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui proses pembuktian untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik Hakim dan memahami KY lebih dekat.

Selain peluncuran buku, di masa pandemi ini, KY juga menggelar diskusi webinar “Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial”.

Hadir sebagai narasumber, yaitu Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Anggota DPR M. Nasir Djamil dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Suparman Marzuki, dengan moderator Peneliti Puskapkum Ferdian Andi. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 10 Kg Sabu di Perairan Kuala Bangka Labura.

Aksi di Medan, Mahasiswa: Jangan Hanya Eks Kadis PMD, Bupati Samosir Juga Harus Diusut

DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani

Mendesak Copot Kadis Perhubungan, GEMPPAR Geruduk Tiga Instansi di Asahan, Kejari Janji Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Hukum

Pemkot Tanjungbalai dan Kanwil Kemenkum Sumut Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual Melalui Kerja Sama

Kadis Koperasi dan UKM Sumut: 17.994 Koperasi Jadi Pilar Penguatan Ekonomi Rakyat, UMKM Tembus 1,4 Juta Unit