Indomilk FnB Solutions Dorong Inovasi Pastry Medan
Ajak chef, baker, hotel pastry, dan pemilik kafe, hadirkan kreasi bitesized pastry dan coffee pairing yang lebih aplikatif
kota
Wakil ketua DPRD Sastro joyo : Minta ke Bupati segera copot kadis Dikjar Elpiani Sitepu
Baca Juga:
Simalungun l SUMUT24 Ratusan Guru dan Tenaga Kesehatan PTT ( Pegawai Tidak Tetap) Simalungun Melakukan unjuk Rasa karena tak kunjung di terbitkan SPT dan meminta agar tidak terjadi Pungli serta Pengurangan.
Aksi unjuk Rasa jumat (28/2) dilakukan di depan kantor Bupati Simalungun di Sondi Raya,ketua FGHS ( Forum guru honor Simalungun ) Ganda Armendo Silalahi pemimpin Orasi mengatakan, Bupati Simalungun tidak cocok jadi Pemimpin karena tidak Pernah Peduli dengan Nasib guru Honor ” lihat wajah kami Pak JR kenapa engkau menindas Kami, keluarkan SK dan Batalkan Pengurangan guru PTT jangan dibuat dengan alasan keterbatasan anggaran, dengan dana 15 miliar untuk Mengaji Guru Honor kami Rela Membagi uang Honor itu walaupun sedikit asalkan kami tetap Mengajar karena kami Butuh Makan anak dan istri Bukan seperti kalian yang menjadi Kaya, kami Rela ke Pedalaman Mengajar Berjalan Kaki demi Mencerdaskan Bangsa, serahkan sekarang juga surat Perintah Tugas dan jangan ada Punguntan dan Pengurangan,” ujar Silalahi.
Asisten l Rizal Saragi menerima Pengunjuk Rasa karena Bupati JR Saragi sedang diluar kota mengatakan dirinya hanya di perintahkan untuk Menerima Pengunjuk Rasa dan berjanji akan menyampaikan Aspirasi ini,” saya akan Menyampaikan Aspirasi ini,” ujarnya
Aksi unjuk Rasa Berlanjut ke Kantor Dikjar Simalungun di lokasi ini nyaris terjadi Bentrok saling Dorong Mendorong antara FHGS dan Pegawai Dikjar untung Polisi bisa Mengamankan, Pengunjuk Rasa di sambut oleh Sekdis Parsaulian Sinaga karena Elpiani Sitepu tidak Berada di tempat Parsaulian membenarkan adanya Pengurangan terhadap Guru PTT yakni 600 orang dari 1800,” suka tidak suka memang ada pengurangan guru PTT akibat Anggaran di alihkan ke Pos lain makanya Berkurang Dana untuk Honor PTT, kan ngak Mungkin hanya satu Program saja yang berjalan yang lain tidak,” sebutnya, dan ditambahkan lagi, Mekanisme Pengurangan di lihat dari Jumlah Guru PNS dan PTT dengan Sistem Rombongan Belajar bila sudah cukup jumlahnya akan di pindahkan ke Sekolah yang membutuhkan,”katanya.
Tidak Puas dengan Jawaban pihak instansi aksi Unjuk Rasa Berlanjut ke Gedung DPRD yang dikawal oleh Polisi dan langsung di persilahkan Masuk ke Ruang Banggar yang di Hadiri sejumlah anggota DPRD dari komisi lV antara lain Binton Tindaon,Bernard Damanik,Bona Uli Rajaguguk, Rospita Sitorus dan Wakil ketua DPRD Simalungun Sastrajowo Sirait. Perwakilan PTT menyampaikan keluhan dimana, Dinas Pendidikan mengkangkangi keputusan DPRD sebelumnya Dikjar yang akan Menerbitkan SPT pada awal Bulan Februari tanpa Pungutan apapun ternyata SPT tersebut tidak di berikan,” sampai sekarang SPT untuk PTT tidak diberikan Kepada kami,tapi kenapa bila di Berikan Uang langsung diberikan SPT, kemudian berdalih Pemetaan Penempatan hingga membuat Penempatan Amburadul contohnya dari Kecamatan Panambean Pane di pindahkan ke kecamatan Harangaol itupun bila ada Setoran,” ujar Armendo Silalahi, dilaporkan juga Bahwa tahun 2019 jumlah PTT 1502 sekarang sudah 1800, kok bisa Tambah, Berarti ada PTT siluman yang diduga Para Permainan orang-orang dalam dan sekarang akan ada Pengurangan sekitar 600 orang dengan Alasan Anggaran kurang sebelumnya 21 Miliar sekarang jadi 15 miliar, jadi kami memohon Pak Dewan biarlah anggaran yang ada di Bagi Rata untuk kami, dan kami juga menuntut agar SPT hari ini juga diterbitkan,bila tidak di berikan kami akan Menginap dikantor Dikjar,” ujar Ganda Armendo Silalahi seraya bermohon kepada DPRD agar Permasalahan bisa di selesaikan,,” ujar Armendo.
Menanggapi keluhan Aksi unjuk Rasa Wakil ketua DPRD sastra meminta kepada Bupati agar segera mencopot jabatan ELpiani Sitepu sebagai kepala dinas Pendidikan,” saya mewakili Pimpinan DPRD Sumalungun meminta kepada BupatiJR Saragi segera mencopot kadis Pendidikan Elpiani Sitepu serta kroni-,kroninya, Baru Beberapa Bulan menjabat sebagai kepala dinas sudah Blunder, gimana lagi kalau menjabat 2 tahun, dan memang dialah Kadis yang Paling sulit diajak komunikasi, Percayalah kalian sama kami akan perjuangkan, mengajarlah seperti Biasa,” ucap Sastra Politisi Partai Gerindra.
Setelah Puas dengan Penyampaian Anggota DPRD para pengujuk rasa berangsur-angsur meninggalkan Lokasi.(LP)
Ajak chef, baker, hotel pastry, dan pemilik kafe, hadirkan kreasi bitesized pastry dan coffee pairing yang lebih aplikatif
kota
MEDAN Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulingga SSTP MSi, menegaskan komitmen Disdik Sumut untuk te
News
sumut24.co MEDAN, Kabupaten Asahan tampil memukau dalam ajang Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 dengan menampilkan aneka kekayaan seni
kota
Wasekjen DPP AMPI Leriadi Produk Rapat Pleno IX Cacat Hukum Organisasi dan Tidak Memiliki Legitimasi
kota
JAM PMII Kecam Manuver Nusron Wahid dan KH Zulfa "Jangan Jadikan Sumut Arena Transaksi Politik!"
kota
Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa
kota
sumut24.co MEDAN, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) Dewan Pengurus K
kota
sumut24.co MEDAN, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, Ny. Yusnila Indriati Taufik, bersa
kota
Medan Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. Ha
News
Jakarta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pe
Hukum