Mendagri: Sapu Bersih Kepala Daerah Korupsi

Jakarta I SUMUT24.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan disalahkan terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi. Tjahjo membantah selama ini pihaknya lemah dalam pengawasan

Baca Juga:

• PLN UIP Sumbagut Raih Dua Penghargaan Bergengsi Pada Ajang ICA dan ISDA 2025
• Perokris PLN UIP SBU Berbagi Tali Kasih Sambut Natal 2025 Di Panti Asuhan Agatha Helvetia
• Polsek Balige Tangkap Pelaku Pencurian Sepeda Motor, Barang Dijual di Tarutung

“Jangan salahkan saya, orang korupsi enggak ada yang lapor saya. Semua, di media sosial salahkan saya enggak tegas, enggak awasi,” kata Mendagri saat menyampaikan paparan kinerja Kemendagri di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Dia juga menjelaskan telah berulangkali mengingatkan para kepala daerah dan jajaranya untuk menghindari korupsi Tetapi, kata Tjahjo, banyak kepala daerah yang tidak mengindahkan. Dia pun merasa sedih lantaran banyak pemimpin daerah yang terjerat.

“Seperti di Sumut dan Malang. Saya minta KPK, kalau benar sapu bersih sekaligus saja, jangan dicicil. Jadi tidak ganggu jalannya pemerintahan,” ungkap Tjahjo.

Sudah 29 Kepala Daerah Terjerat

Sebelumnya, Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meringkus 29 kepala daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK. ICW menilai, lembaga antirasuah terbilang massif menciduk kepala daerah yang melakukan perkara korupsi.

“Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah),” kata peneliti ICW Egi Primayoga kemarin. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PLN UIP Sumbagut Raih Dua Penghargaan Bergengsi Pada Ajang ICA dan ISDA 2025

Perokris PLN UIP SBU Berbagi Tali Kasih Sambut Natal 2025 Di Panti Asuhan Agatha Helvetia

Polsek Balige Tangkap Pelaku Pencurian Sepeda Motor, Barang Dijual di Tarutung

Wali Kota Minta Proyek Revitalisasi Selesai Tepat Waktu

Pemkab Asahan dan PT Inalum Gelar Pasar Murah untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Pemkab Asahan Perkuat Perlindungan Pekerja Sosial Keagamaan melalui Jaminan Ketenagakerjaan