Jubir KY Penuhi Panggilan Sebagai Saksi

Jakarta I SUMUT24 Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu (28/11) di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Baca Juga:

• Bakopam Sumut Sembelih 7 Ekor Sapi Kurban, Kapolda Sumut dan Tokoh Masyarakat Turut Berpartisipasi Dibagikan Kepada Masyarakat
• Idul Adha dan Semangat Berbagi, Bank Sumut Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban untuk Masyarakat
• Bersama JMSI Inhu, Agrinas Palma Nusantara dan Pemda Inhu Kurban 2 Sapi

Kedatangan Farid didampingi Tim kuasa hukum dan perwakilan KY. Farid diperiksa sebagai saksi terkait berita di Kompas, 12 September 2018 yang berjudul “Hakim di daerah keluhkan Iuran”.

“Kehadiran Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY Farid Wajdi merupakan penugasan dari Ketua Komisi Yudisial atas panggilan sebagai saksi. Jadi, kedudukannya sebagai pejabat publik dan representasi resmi lembaga,” ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/11).

Kehadiran Farid Wajdi saksi berdasarkan Surat Tugas Ketua KY RI No. 374/GAS/PIM/KL.02/11/2018 kepada Anggota sekaligus juru bicara a.n. Farid Wajdi.

Menurut Jaja, hal itu sebagai bentuk ketaatan pejabat publik terhadap hukum serta contoh kepada publik.

“Saya berharap penyidik dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan Dewan Pers untuk melakukan penanganan kasus pemberitaan ini karena Farid Wajdi melakukan tugas sebagai Juru Bicara KY,” terang Jaja.

Seperti diketahui, terkait laporan terhadap pemberitaan di Harian KOMPAS, KY telah melakukan permohonan kepada Dewan Pers untuk meminta penilaian pemberitaan terkait berita di Kompas, 12 s.d. 14 September 2018.

Dewan Pers telah mengirimkan surat kepada KY (c.q. Farid Wajdi) yang menerangkan bahwa Farid Wajdi melakukan tugas sebagai Juru Bicara KY. Jika ada yang keberatan maka dapat melalui hak jawab atau Hak koreksi.

Dewan Pers juga telah mengirimkan surat kepada Direktur Rekrimum Polda Metro Jaya yang menjelaskan bahwa terkait pelaporan Farid Wajdi ke Polda Metro Jaya adalah sengketa pers dan bukan delik pidana.

“Surat Resmi dari Dewan Pers harus menjadi pegangan bagi penegak hukum maupun pelapor dalam memandang duduk perkara ini,” ujar kuasa hukum Farid Wajdi Mahmud Irsad Lubis ditemui usai pemeriksaan.

Menurut Mahmud, laporan polisi tersebut melanggar fatsun serta prinsip checks and balances dalam bernegara dan dilakukan terhadap lembaga resmi yang berwenang dalam menjalankan tugasnya.

“Hal itu sekaligus juga membahayakan narasumber yang menjadi mitra media serta dilindungi oleh kebebasan pers,” pungkas Mahmud. (red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bakopam Sumut Sembelih 7 Ekor Sapi Kurban, Kapolda Sumut dan Tokoh Masyarakat Turut Berpartisipasi Dibagikan Kepada Masyarakat

Idul Adha dan Semangat Berbagi, Bank Sumut Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban untuk Masyarakat

Bersama JMSI Inhu, Agrinas Palma Nusantara dan Pemda Inhu Kurban 2 Sapi

Kadin Indonesia Tebar Hewan Kurban di Tebet, Perkuat Semangat Gotong Royong

Rayakan Idul Adha, Pemkab Toba Serahkan Kurban Sembelih

Gubernur Bobby Nasution Salat Iduladha Bersama Ribuan Warga Binjai, Pemprov Sumut Salurkan 167 Hewan Kurban