Sidang Panas Tambang Emas Batang Toru vs Parsadaan Siregar Siagian, Gawat! Ganti Rugi Lahan Justru Mengalir ke Karyawan PT Agincourt

Baca Juga:

• Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal
• Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal Akan Periksa 3 Perusahaan "Raksasa"
• Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kotanopan Disorot, Pemuda Mandailing Minta TNI–Polri Bersatu Bertindak

Padangsidimpuan | Sumut24.co

Sidang gugatan perdata antara Parsadaan Siregar Siagian melawan PT Agincourt Resources (PT AR) selaku pengelola tambang emas Batang Toru kembali bergulir di pengadilan. Dalam agenda persidangan yang digelar Jumat, 6 Februari 2026, kuasa hukum penggugat menyoroti kejanggalan dalam proses pembayaran ganti rugi lahan yang menjadi objek sengketa.

Kuasa hukum Parsadaan Siregar Siagian, RHa Hasibuan, kepada awak media usai sidang menyampaikan bahwa agenda persidangan kali ini menghadirkan dua orang saksi dari pihak Tergugat I, PT Agincourt Resources. Pemeriksaan saksi tersebut rampung sekitar pukul 17.30 WIB.

"Agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi dari tergugat, PT Agincourt Resources. Dua saksi yang dihadirkan telah selesai diperiksa," ujar RHa Hasibuan.

Dalam persidangan, pihak tergugat turut menunjukkan alat bukti surat, salah satunya Bukti C-178, yang menerangkan bahwa PT Agincourt Resources telah melakukan pembayaran ganti rugi lahan seluas 32.000 meter persegi atas nama Ir. Pramana Tri Wahyudi.

Namun, menurut kuasa hukum penggugat, fakta tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Pasalnya, setelah dilakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, terungkap bahwa Ir. Pramana Tri Wahyudi merupakan karyawan PT Agincourt Resources.

"Setelah kami telusuri lebih jauh, yang bersangkutan diketahui pernah menjabat sebagai Senior Manager Humas PT Agincourt Resources pada periode 2019–2020," ungkap RHa Hasibuan.

Ia juga menambahkan bahwa Ir. Pramana Tri Wahyudi diketahui berdomisili di Sleman, Jawa Tengah, dan bukan merupakan warga Batang Toru. Hal ini, menurutnya, menimbulkan keraguan atas dasar pembayaran ganti rugi lahan tersebut.

"Pertanyaannya jelas, kenapa seseorang yang merupakan karyawan PT Agincourt Resources dan memiliki jabatan strategis justru menerima ganti rugi lahan yang menjadi objek sengketa ini," tegasnya.

RHa Hasibuan menyebutkan bahwa kejanggalan tersebut akan menjadi salah satu poin penting dalam kesimpulan perkara yang akan disampaikan kepada majelis hakim.

Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan telah disepakati agenda pemeriksaan setempat (PS) yang dijadwalkan pada Kamis, 12 Februari 2026. Pemeriksaan ini bertujuan untuk melihat langsung objek perkara di lapangan.

"Objek sengketa akan dicek langsung bersama para pihak yang berperkara. Kami berharap proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan," katanya.

Untuk menjamin keterbukaan informasi publik, pihak penggugat juga berencana mengajak rekan-rekan media dalam agenda pemeriksaan setempat tersebut.

"Kami ingin masyarakat, khususnya Parsadaan Siregar Siagian, mengetahui secara langsung fakta di lapangan. Ini penting demi kejelasan dan transparansi," ujarnya.

Meski demikian, RHa Hasibuan menyatakan pihaknya tetap menaruh kepercayaan penuh kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Kami yakin majelis hakim bekerja secara profesional dan adil dalam memutus perkara ini," tutupnya.

Sementara itu, pengadilan melalui alat bukti yang diajukan dalam persidangan menegaskan bahwa kewajiban pembayaran kompensasi atau ganti rugi atas sebidang tanah seluas 35.000 meter persegi di wilayah Aek Pahu Tombak, Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa setelah melalui proses verifikasi dan inventarisasi, pihak Tergugat I telah menunaikan kewajibannya dengan membayarkan ganti rugi kepada Ir. Pramana Tri Wahyudi selaku pemilik sah lahan.

Namun, pihak penggugat menilai klaim tersebut tidak serta-merta menghapus fakta adanya lahan lain dalam peta yang hingga kini belum dibayarkan ganti ruginya.

"Kalau memang semua sudah beres, kenapa saksi sendiri mengakui ada lahan dalam peta yang belum diganti rugi? Ini kontradiksi serius," ujar RHa Hasibuan.

Ia menegaskan, perkara ini bukan sekadar soal dokumen administratif, tetapi menyangkut hak masyarakat adat dan keturunan pemilik lahan yang sah, yang tidak boleh dikaburkan oleh klaim sepihak perusahaan tambang besar.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal

Polda Sumut Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal Akan Periksa 3 Perusahaan "Raksasa"

Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Kotanopan Disorot, Pemuda Mandailing Minta TNI–Polri Bersatu Bertindak

Tokoh Masyarakat Madina Waspadai Isu Kerja Sama Pengusaha Tambang dengan Oknum Pejabat

TNI Amankan 6 Excavator Tambang Emas Ilegal di Batang Natal dan Lingga Bayu Madina, Gebrakan Menjaga Kelestarian Lingkungan

Wakapolda Sumut Tinjau Lokasi, Kasus Tambang Emas Ilegal di Perbatasan Tapsel–Madina Masuk Tahap Pendalaman