Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
kota
Baca Juga:
Keputusan ini merupakan buntut dari kasus pengeroyokan yang menjeratnya, yang kini telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Kekuatan hukum tetap atas pemberhentian Eddi Sullam muncul setelah MA menolak kasasi yang diajukannya. MA menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya dengan vonis dua tahun penjara.
Sekretaris DPRD Tapanuli Selatan, Darwin Dalimunthe, menegaskan bahwa sejak putusan MA keluar pada 2 Juli 2025, status hukum Eddi sebagai anggota legislatif telah berakhir.
"Secara hukum, status Eddi Sullam sebagai anggota legislatif telah gugur. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya di pasal-pasal yang mengatur pemberhentian anggota dewan," jelas Darwin.
Secara otomatis, hak-hak keuangan seperti gaji dan tunjangan yang selama ini diterimanya pun langsung dihentikan. "Mulai Agustus 2025, tidak ada lagi hak keuangan yang diberikan. Semuanya sudah berhenti otomatis," tambahnya.
Meskipun status hukumnya sudah jelas, secara administratif Eddi Sullam masih tercatat sebagai anggota dewan. Kenapa bisa begitu?
Ternyata, proses pemberhentian ini tidak bisa selesai begitu saja. Ada serangkaian tahapan yang harus dilalui secara administrasi, dimulai dari usulan partai politik.
Darwin Dalimunthe menjelaskan, "Pemberhentian administratif memerlukan surat usulan resmi dari partai politik ke pimpinan DPRD. Setelah itu, pimpinan akan meneruskannya ke bupati, dan kemudian ke gubernur untuk dikeluarkan surat keputusan (SK) resmi."
Sampai saat ini, DPRD Tapsel belum menerima pengajuan resmi dari Partai NasDem—partai tempat Eddi bernaung—terkait pemberhentian ini.
"Mekanisme ini sangat jelas. Partai yang bersangkutan harus lebih dulu mengambil inisiatif untuk mengusulkan," tegas Darwin.
Lalu, siapa yang akan menggantikan posisi Eddi di DPRD Tapsel? Darwin Dalimunthe menjelaskan bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) sepenuhnya berada di tangan Partai NasDem.
"Soal siapa calon pengganti, itu sepenuhnya wewenang partai," ujar Darwin. Partai NasDem akan menunjuk kader dari daerah pemilihan (dapil) yang sama. Namun, jika tidak ada kader yang memenuhi syarat atau bersedia dari dapil tersebut, partai memiliki opsi untuk menunjuk dari dapil terdekat, yang penting, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku," imbuhnya.zal
Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian
kota
sumut24.co MEDAN, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke81 Republik Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menghadir
kota
sumut24.co DEPOK, PT PLN (Persero) terus memperkuat sistem kelistrikan nasional guna mendukung seluruh rangkaian peringatan Hari Ulang Tahu
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar zikir dan doa kebangsaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar acara temu ramah sekaligus pisah sambut Kapolres Asahan di Pendopo Rumah Dinas Bup
News
Medan sumut24.co Mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Kondisi ini yg dialami, Agung Septia Pratama warga Jln Alumunium I
Hukum
Hingga H1 Hari Kemerdekaan RI ke81, Jasa Marga Catat Lebih Dari 400 Ribu Kendaraan Melintas di Ruas Tol Regional Nusantara
kota
Sebanyak 1.360 Peserta, Semarakkan Road to Police Women Run 2026
kota
Hasto Kristiyanto Kantor DPC PDI Perjuangan Samosir Harus Menjadi Rumah Rakyat
kota
BARAPAKSI Soroti Kelayakan SPPG di Medan Diduga 80 Persen Tak Penuhi Syarat Pengelolaan Limbah
kota