
KPK Diminta Periksa Tim Transisi Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
KPK Diminta Periksa Tim Transisi Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
kotaBaca Juga:
Aksi tersebut tidak hanya memancing emosi, tetapi juga membuka tuduhan serius terkait dugaan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak terkait.
*Pemalsuan Tanda Tangan: Pintu Masalah Baru*
Kasus ini bermula dari klaim keluarga ahli waris Ritonga bahwa ada tanda tangan palsu dalam dokumen eksekusi, mengatasnamakan almarhum Hasril Ritonga. Dugaan tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius yang mencederai proses hukum.
Menurut Alwin Fanani Ritonga, cucu dari ahli waris, dirinya siap mempertaruhkan nyawa demi membuktikan kebenaran.
"Kalau tidak terbukti kejahatan pengadilan, saya siap digantung. Tapi jika pengadilan terbukti bersalah, apa sanksinya?" tegas Alwin dalam aksi protes.
Sementara itu, Alwi Akbar Ginting, salah satu kuasa hukum keluarga ahli waris, menyampaikan bahwa dokumen dengan tanda tangan palsu tersebut dibukukan di kantor notaris. Dokumen itu digunakan sebagai bahan pertimbangan keputusan pengadilan, meski keabsahannya cacat formil dan dokumen itu seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Karena tidak dapat dibenarkan secara hukum orang yang sudah meninggal dunia di tahun 2012 tiba tiba keluar tandatangan yang mengatasnamakan almarhum Hasril Ritonga di tahun 2017 yang tertuang di dalam warmarking nomor 4599 yang telah di bukukan di notaris Misbahuddin sh
"Orang yang sudah meninggal dunia dibuat seolah-olah hidup melalui dokumen. Kami sudah melaporkan hal ini ke Polres Padangsidimpuan, tetapi tidak diproses sesuai dengan hukum yang berlaku" ujar Alwi Akbar Ginting dengan nada kecewa.
*Aksi Kekerasan terhadap Kuasa Hukum*
Situasi semakin memanas ketika Alwi Akbar Ginting menjadi korban tindakan arogan aparat penegak hukum (APH). Dalam kericuhan tersebut, Alwi idorong hingga jatuh setelah lehernya disiku.
"Tolong Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saya dicekik dan dipukul. Sebagai kuasa hukum, perlakuan ini tidak seharusnya terjadi. Kami keberatan," serunya, meminta perhatian serius terhadap tindakan aparat di lapangan.
Senada dengan Alwi Akbar, kuasa hukum lainnya, Amin M. Ghamal Siregar dan Awaluddin Harahap, meminta agar kasus ini mendapat perhatian khusus dari Kapolri.
"Kami berharap Kapolri memberikan atensi pada dugaan pemalsuan ini dan tindak kekerasan yang terjadi selama proses eksekusi. Kami akan terus memperjuangkan keadilan," ujar Amin M. Ghamal Siregar.zal
KPK Diminta Periksa Tim Transisi Bobby Nasution Terkait Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut
kotaAdv. H. Matjon Sinaga Terpilih Aklamasi Pimpin DPD KAI Sumut 2025&ndash2030
NewsMedan sumut24.co Keluarga Besar Pendiri/Pembina Utama Komunitas Sedekah Jumat Sang Pejuang Dhuafa (KSJ), H. Ikhwan Lubis SH.MH bersama Pe
NewsDukungan Golkar Nias Barat untuk Musa Rajekshah "Diganti" Ketua DPD Secara Pribadi, Pengurus Protes Keras!
NewsJAKARTA PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menghadirkan program promosi menarik bagi nasabah pengguna Kartu Debit BN
NewsKH Drs H Kaya Hasibuan Resmi Jabat Ketua MUI Deli Serdang (PAW)
kotaPolda Sumut Ajak Masyarakat Wujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas Lewat Ops Patuh Toba 2025
kotaKompol Dedi Kurniawan Bantah Kriminalisasi Penangkapan Narkoba dan Tempuh Jalur Hukum
kotaPT Pabaso Indah Logistik Siap Jadi Mitra Logistik Andal Anda, Kata Direktur H Sobirin Harahap SE
kotaDr. H. Mukmin Saipul Daulay, S.Pd., M.Si Terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni MAN 1 Padangsidimpuan Periode 20252030
Kota