Menguak Jaringan Perdagangan Manusia di Tengah Libur Akhir Tahun: Pemerintah dan Forkopimda Padangsidimpuan Perketat Pendataan Warga Tak Dikenal

P. Sidimpuan |sumut24.co -

Baca Juga:

• Soal Kasus Pelanggaran Penyalur TKI Dilakukan Safarian Alias Nek Nino, Penyidik PPA/PPO Polda Sumut Akan Berkordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Sumut
• Diduga Manipulasi Data & Pungli, KGPK Akan Demo Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut dan Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
• Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI dan Persempit Ruang TPPO

Di tengah suasana libur akhir tahun, sinergi antara TNI, Polri, dan Pemerintah Kota Padangsidimpuan berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia yang melibatkan 12 warga negara Bangladesh, Kamis, 26 Desember 2024.

Penyekapan ini menjadi bagian dari dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kini tengah diselidiki lebih dalam.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dr. Wira Prayatna, SH, SIK, MH, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil laporan polisi A/13/XII/2024 yang diterima pada 26 Desember 2024.

Kejadian tersebut dilaporkan terjadi pada 25 Desember 2024 pukul 01.00 WIB di Jalan Mawar, Kelurahan Jembatan, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

*Kronologi Pengungkapan*

Kapolres menjelaskan, kasus ini berawal dari informasi yang diterima pada 24 Desember 2024 terkait dugaan penyekapan warga negara asing. Para korban dijanjikan pekerjaan di Australia, namun mereka hanya transit di Indonesia.

Di lokasi kejadian, tim gabungan menemukan 12 orang, terdiri dari 12 warga negara Bangladesh dan 2 tersangka pasangan suami istri, MS (38) dan MS (32).

"Dari hasil pemeriksaan, mereka masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan darat secara ilegal. Beberapa tidak memiliki paspor, sementara barang bukti yang ditemukan meliputi 6 paspor asli, 4 fotokopi paspor, serta uang tebusan sebesar Rp21 juta per orang," ungkap AKBP Wira.

Kemudian, Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol Arm Delli Yudha Adi Nurcahyo, S.E., M.M., mengapresiasi sinergi TNI, Polri, dan Pemko Padangsidimpuan.

"Informasi awal diperoleh dari Babinsa yang melaporkan adanya penyekapan warga negara asing. Kami segera bergerak bersama kepolisian dalam operasi malam Natal," jelasnya.

Operasi gabungan ini menunjukkan kesiapan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama di momen liburan yang rentan terhadap kejahatan lintas negara.

*Pemerintah Kota Perketat Pendataan*

Pj. Sekretaris Kota Padangsidimpuan, Ary Junaidi DP. Lubis, SE, M.M., menyatakan bahwa pemerintah telah menginstruksikan camat dan kepala desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga tak dikenal.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan kejanggalan di lingkungan masing-masing guna menjaga keamanan dan ketertiban," tegasnya.

Pendataan warga yang menginap di wilayah desa dan kelurahan akan diperketat, terutama dalam suasana liburan akhir tahun yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara.

Para korban kini dititipkan di Imigrasi Sibolga untuk proses pendataan dan pemulangan.

Imigrasi Sibolga menyatakan, "Dokumen perjalanan para korban akan segera diurus dengan koordinasi pihak kedutaan terkait."

Sementara itu, penyelidikan terhadap kedua tersangka terus dilakukan. Meski tersangka mengaku baru pertama kali melakukan kejahatan ini, aparat mendalami kemungkinan adanya jaringan lebih luas.

Pj. Sekda Padangsidimpuan mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap warga tak dikenal yang menetap di lingkungan mereka. "Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan kepada Babinsa atau Polmas setempat untuk menjaga keamanan bersama," ujarnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Soal Kasus Pelanggaran Penyalur TKI Dilakukan Safarian Alias Nek Nino, Penyidik PPA/PPO Polda Sumut Akan Berkordinasi Dengan Dirjen Imigrasi Sumut

Diduga Manipulasi Data & Pungli, KGPK Akan Demo Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut dan Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI dan Persempit Ruang TPPO

Ungkap Jaringan Narkoba Lintas Daerah, Pengedar, Bandar, Hingga Pemilik Gudang Diringkus

Peralihan Aset Dinas Perhubungan Jadi Kantor Imigrasi, Antara Regulasi Hibah dan Dugaan Pelanggaran Prosedur

IMIGRASI DIGITAL, DARI LOKET PELAYANAN HINGGA PAGAR NEGARA