Sekda Samosir Dituntut 7 tahun penjara, Diduga Korupsi Dana Covid

 

Baca Juga:

• Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok.
• Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak
• Ultimatum Prabowo Subianto Harus Dibuktikan dengan Reformasi Nyata Aparat

Medan I Sumut24.co Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Samosir Drs Jabiat Sagala M.Hum (58) dituntut 7 tahun penjara, karena dianggap terbukti bersalah dalam perkara dugaan Tipikor, menggunakan  dana Covid-19 tidak sesuai dengan ketentuan.

Tuntutan 7 tahun penjara juga dijatuhkan kepada terdakwa Drs Mahler Tamba (59) selaku mantan Kepala Pelaksana BPBD, merangkap sebagai Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kab. Samosir.

Tuntutan pidana korupsi itu disampaikan JPU Kejati Sumut Resky Pradhana dalam persidangan virtual di ruang Cakra-9 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Kamis (21/7/2022).

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai hukuman denda masing-masing Rp 250juta subsider 6 bulan kurungan, sekaligus diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 944 juta subsider 3,5 tahun penjara.

Kemudian tuntutan masing-masing 6,5 penjara dijatuhkan kepada terdakwa Sardo Sirumapea SPd, MM (40) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Santo Edi Simatupang (46) Direktur PT. Tarida Bintang Nusantara, berperan selaku penyedia barang dan jasa.

Selain itu, kedua terdakwa juga dihukum denda masing-masing Rp 250juta subsider 6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 410 subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Menurut JPU para terdakwa terbukti bersalah secara melawan hukum mengeluarkan dana Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 Status Siaga Darurat Tahun 2020, tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga negara merugi Rp944.050.768.

Perbuatan terdakwa, sebut JPU, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan primair.

Dalam dakwaan JPU Hendri Edison disebutkan, peristiwanya Maret sampai April 2020, para terdakwa secara melawan hukum mengeluarkan dana Penanggulangan Bencana Non Alam Covid-19 Status Siaga Darurat Tahun 2020, tidak sesuai dengan ketentuan

Disebutkan pula,  Dana Siaga Darurat Penanggulanan Bencana Non Alam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019) sebesar Rp. 1.880.621.425,-yang bersumber dari Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Samosir TA. 2020.

Namun para terdakwa melaksanakan kegiatan tak sesuai dengan ketentuan, yakni dana digunakan untuk Status Tanggap Darurat bukan Siaga Darurat, sehingga bertentangan dengan ketentuan .

Dari hasil audit akuntan publik menyebutkan perbuatan keempat terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp944.050.768.

Usai mendengar pembacaan nota tuntutan JPU, majelis hakim diketuai Sarma Siregar menunda persidangan hingga pekan depan untuk mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa dan penasihat hukumnya. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Launching Operasional 1.061 Gerai Koperasi Desa Merah Putih Secara Virtual Dihadiri Wakil Bupati Solok.

Merasa Kebal Hukum, Bangunan Tembok Milik PT SBP Diduga Tidak Kantongi Izin PBG Tetap Kokoh Berdiri Tegak

Ultimatum Prabowo Subianto Harus Dibuktikan dengan Reformasi Nyata Aparat

Berhasil Tundukkan Pengedar! Sat Narkoba Polres Asahan Sita Sabu dan Ekstasi di Air Batu

Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih Cara Prabowo Perkuat Kuda-kuda Bangsa

Undercover Buy Berhasil, Ditresnarkoba Polda Sumut Tangkap Pengedar Sabu di Percut Sei Tuan