Direktur PT Tanjung Siram Divonis Bebas dari Dakwaan Korupsi

Medan I Sumut24.co Direktur PT Tanjung Siram Memet Soilangon Siregar (57), terdakwa kasus pidana korupsi jual beli kebun senilai Rp32 miliar di Simalungun divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Medan.

Baca Juga:

• Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah sebagai Penghormatan terhadap Perjuangan Pekerja
• Selamat Berbahagia Pernikahan Amanda Angeline, S.H. dan Ahmad Ridho Muzaky, S.H.
• Transmigrasi Orang Jawa

Majelis hakim yang diketuai Jarihat Simarmata menyatakan Memet tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiair Penuntut Umum.

“Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut,” sebut majelis hakim dikutip dari SIPP Pengadilan Negeri Medan, Selasa (2/11/2021).

Persidangan dalam agenda putusan itu sendiri berlangsung pada Senin (1/11/2021). Sementara berdasarkan jadwal yang tercantum di SIPP, putusan seharusnya dibacakan pada Selasa (2/11/2021).

Dalam putusan itu, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.” Memulihkan hak – hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” bunyi putusan itu.

Berbeda dengan Memet, majelis hakim yang sama menjatuhkan pidana 11 tahun penjara kepada terdakwa lainnya dalam kasus ini yaitu Dhanny Surya Satrya selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Syariah Mandiri (BSM) Perdagangan.

Dia juga membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp94.850.000 subsider 3 tahun penjara.

“Terdakwa Dhanny Surya Satrya S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair,” sebut majelis hakim.

Sebelumnya kedua terdakwa dituntut masing-masing 14 tahun penjara oleh JPU Kejari Simalungun, Asor Olodaiv Siagian.

Mengutip dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asor Olodaiv DB Siagian menguraikan dugaan korupsi terjadi pada November 2009 sampai dengan April 2016 terdakwa Dhanny Surya Satrya bersama-sama dengan terdakwa Memet Soilangon Siregar (berkas terpisah), menerima permohonan investasi dari PT Tanjung Siram.

“Kemudian terdakwa Dhanny selaku Kepala Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Syariah Perdagangan mengeluarkan surat persetujuan pemberian pembiayaan meskipun lahan dalam sengketa dan adanya mark-up harga beli yang diajukan pihak PT Tanjung Siram,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua Jarihat Simarmata.

Lebih lanjut, kata jaksa, penyimpangan berikutnya, adanya sengketa lahan kebun Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Aek Kanan antara PT TS dengan masyarakat sekitar mengakibatkan perpanjangan Sertifikat HGU yang akan jatuh tempo Desember 2010 tidak dapat disetujui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.

Mirisnya, meski KCP Perdagangan mengetahui harga jual beli kebun di Desa Bagan Baru antara PT TS dengan PT Suka Damai Lestari (SDL) berdasarkan Perjanjian Jual Beli (PJB) senilai Rp32.000.000.000, tetapi tetap memasukkan harga jual beli senilai Rp48.051.826.000.

Apalagi, penyusunan analisa cash flow atau repayment capacity tidak valid dan terkesan PT Tanjung Siram (TS) memiliki kemampuan membayar. Dan pencairan fasilitas pembiayaan tidak bertahap sesuai progres yang dicapai, serta tidak melampirkan rencana anggaran biaya (RAB) atau invoice dari supplier.

Selanjutnya, sambung JPU, terdakwa Memet Siregar selaku Direktur PT Tanjung Siram, bertempat tinggal di Jalan Sei Putih Kelurahan Babura, Medan, sebagai peminjam mempunyai peran aktif dalam penyimpangan tersebut. Sesuai laporan hasil audit BPK RI atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp32.565.870.000. (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Presiden Prabowo Resmikan Museum Marsinah sebagai Penghormatan terhadap Perjuangan Pekerja

Selamat Berbahagia Pernikahan Amanda Angeline, S.H. dan Ahmad Ridho Muzaky, S.H.

Transmigrasi Orang Jawa

Menjaga Marwah di Balik Jeruji: Catatan dari Kota Bumi

Menumbuhkan Desa, Menguatkan Indonesia

Prabowo Tegaskan Tak Ada Perlindungan bagi Pejabat Bermasalah