Direktur PUSHPA : KPU Madina Diminta Tunda  Pengumuman hasil Pilkada

 

Baca Juga:

• Satgas PASTI Hentikan 953 Pinjol Ilegal
• Rico Waas Investigasi Masuknya Komunitas Lari ke Stadion Teladan, Pemko Tegaskan Tak Pernah Beri Izin
• Buka Jambore Cabang Kota Medan 2026, Rico Waas Tekankan Pembentukan Karakter dan Disiplin Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045

MEDAN I Sumut24co

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Provinsi Sumatera Utara diminta untuk menunda dulu penetapan hasil Pilkada Madina pasca telah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di daerah tersebut.

Pasalnya, kata Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaruan Peradilan, Muslim Muis masih ada permohonan gugatan yang telah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah satu pasangan calon kepala daerah pasca pelaksanaan PSU.

“Masih ada permohonan gugatan yang telah didaftarkan ke MK oleh salah satu pasangan calon kepala daerah pasca pelaksanaan PSU. Karena itu KPU Madina agar menunda dulu penetapan calon kepala daerah hasil Pilkada Madina,” ujar Muslim Muis saat dihubungi, Minggu (2/5/2021).

Menurut Muslim, memang gugatan ke MK itu hanya satu kali, namun dari pandangan hukum masih bisa diajukan permohonan gugatan, sebab belum incrah.

Menurut Muslim Muis lagi, MK itu putusannya final dan mengikat terhadap putusannya, memang secara hukum habis dia, tapi kan masih ada keberatan-keberatan.

Jika sudah didaftarkan permohonan gugatan ke MK oleh salah satu pasangan calon, kata Muslim, secara hukum memang putusan MK itu final dan mengikat, namun menurut kita jangan dulu diumumkan hasil Pilkada Madina.

“Kita minta KPU Madina menunda dulu pengumuman hasil pilkada hingga ada keputusan dari MK menerima atau menolak permohonan gugatan itu” ujarnya.

Disampaikan Muslim Muis, diajukannya permohonan gugatan ke MK oleh pasangan calon tentu ada alasan mereka,

“Sepanjang masih ada gugatan, kita minta KPU tidak melakukan penetapan hasil pilkada, karena masih ada upaya hukum yang dilakukan penggugat,” tegas Muslim.

Walaupun itu final dan mengikat, kata Muslim, MK juga harus punya rasa keadilan bagi pasangan calon yang lain.

Ditambahkan Muslim, mengapa MK harus memeriksa perkara tersebut, sebab MK sebagai pengawal konstitusi dan harus menjaga agar demokrasi tetap adil.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Satgas PASTI Hentikan 953 Pinjol Ilegal

Rico Waas Investigasi Masuknya Komunitas Lari ke Stadion Teladan, Pemko Tegaskan Tak Pernah Beri Izin

Buka Jambore Cabang Kota Medan 2026, Rico Waas Tekankan Pembentukan Karakter dan Disiplin Generasi Muda Menuju Indonesia Emas 2045

Bermula dari Antar Teman, Berakhir Mengerikan: Polres Padangsidimpuan Ungkap Dugaan Kekerasan Seksual, Ini Kronologinya

“Sepakbola Telah Dicuri dari Rakyat”, Publik Soroti Transparansi Harga Tiket ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026

Sukses Besar, EO Dimensi Cakrawala Indonesia Pandu Gathering Eksklusif Toyota Alphard Executive Luxury Experience di Medan