Ketua Badko HMI Sumut : Pemerintah Jangan Hanya Mengimbau, Masyarakat Butuh Solusi

Ketua Badko HMI Sumut : Pemerintah Jangan Hanya Mengimbau, Masyarakat Butuh Solusi

Baca Juga:

• EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!
• Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan
• Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang

MEDAN I SUMUT24.co Sumatera Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 terbesar. Peningkatan jumlah masyarakat yang berhubungan dengan pandemi tersebut, baik yang berstatus ODP, PDP, dan Positif berjalan dengan sangat signifikan.

Namun di balik krisis tersebut, Badko HMI Sumut melihat bahwa Pemprov Sumut yang seharusnya menjadi garda paling terdepan dalam menghadapi pandemi tidak menjalankan fungsi itu dengan baik.

Pemprov Sumut hanya bisa mengeluarkan himbauan-himbauan kesehatan kepada masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi himbauan internasional dalam rangka mengantisipasi dan memperlambat penyebaran COVID-19, saat ini masyarakat ingin solusi yang konkrit karena goyahnya perekonomian saat ini, ucap Ketua Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi dalam siaran persnya kepada Wartawan, Sabtu (28/3). Menurutnya, sangat banyak nyawa masyarakat yang bergantung pada bagaimana Pemprov Sumut mengeluarkan solusi, bersikap dan menjalankan strateginya di saat pandemi ini semakin mengganas.

Oleh karena itu, melalui siaran pers ini, Badko HMI Sumut mendesak Pemprov Sumut untuk segera melakukan hal-hal penting di bawah ini:

1. Membuka informasi sebesar-besarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan tentang sejauh mana dan seberapa parah pandemi COVID-19 menerpa Sumut.

2. Membuka informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana prosedur dan kelayakan penanganan pasien PDP dan positif COVID-19. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak takut melaporkan diri ke pihak terkait jika mengalami gejala COVID-19. Sebab, Badko HMI Sumut menerima informasi dari banyak masyarakat bahwa mereka kabar tentang ketidakjelasan penanganan pasien COVID-19.

3. Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk lebih agresif dalam menangani ODP. Misalnya, dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur.

4. Pemprov Sumut harus melakukan penetrasi ke Pemerintah Pusat agar Sumut mendapatkan alokasi alat Rapid Test dan segera melakukan Rapid Test kepada ODP dan PDP.

5. Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebab walaupun belum menerapkan karantina wilayah, perekonomian masyarakat menengah dan menengah ke bawah sudah sangat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

EPG Resmi Jadi Wali Nagari, Syafni Nola Putri Titip Pesan Penting: Banyak PR Menanti Aie Dingin!

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

Sumut Jadi Titik Awal Gerakan Nasional Pesantren Bebas TBC, Tiga Wakil Menteri Pukul Beduk di Deli Serdang

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

PACITAN MARSUDI BUDAYA