Ketua Badko HMI Sumut : Pemerintah Jangan Hanya Mengimbau, Masyarakat Butuh Solusi

Ketua Badko HMI Sumut : Pemerintah Jangan Hanya Mengimbau, Masyarakat Butuh Solusi

Baca Juga:

• Ketua Umum Jaga Marwah Soroti Dugaan “Trading Influence” dalam Kasus Chromebook
• Dari Pelosok hingga Lokasi Bencana, PTPN IV PalmCo dan Srikandi Salurkan Bantuan Buku untuk Anak-Anak
• Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan Resmi Ditutup Kadispora Bersama KONI

MEDAN I SUMUT24.co Sumatera Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak pandemi COVID-19 terbesar. Peningkatan jumlah masyarakat yang berhubungan dengan pandemi tersebut, baik yang berstatus ODP, PDP, dan Positif berjalan dengan sangat signifikan.

Namun di balik krisis tersebut, Badko HMI Sumut melihat bahwa Pemprov Sumut yang seharusnya menjadi garda paling terdepan dalam menghadapi pandemi tidak menjalankan fungsi itu dengan baik.

Pemprov Sumut hanya bisa mengeluarkan himbauan-himbauan kesehatan kepada masyarakat yang sebenarnya sudah menjadi himbauan internasional dalam rangka mengantisipasi dan memperlambat penyebaran COVID-19, saat ini masyarakat ingin solusi yang konkrit karena goyahnya perekonomian saat ini, ucap Ketua Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi dalam siaran persnya kepada Wartawan, Sabtu (28/3). Menurutnya, sangat banyak nyawa masyarakat yang bergantung pada bagaimana Pemprov Sumut mengeluarkan solusi, bersikap dan menjalankan strateginya di saat pandemi ini semakin mengganas.

Oleh karena itu, melalui siaran pers ini, Badko HMI Sumut mendesak Pemprov Sumut untuk segera melakukan hal-hal penting di bawah ini:

1. Membuka informasi sebesar-besarnya dan sesuai dengan fakta di lapangan tentang sejauh mana dan seberapa parah pandemi COVID-19 menerpa Sumut.

2. Membuka informasi sebesar-besarnya tentang bagaimana prosedur dan kelayakan penanganan pasien PDP dan positif COVID-19. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak takut melaporkan diri ke pihak terkait jika mengalami gejala COVID-19. Sebab, Badko HMI Sumut menerima informasi dari banyak masyarakat bahwa mereka kabar tentang ketidakjelasan penanganan pasien COVID-19.

3. Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk lebih agresif dalam menangani ODP. Misalnya, dengan memeriksa kondisi mereka secara rutin dan memberikan berbagai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur.

4. Pemprov Sumut harus melakukan penetrasi ke Pemerintah Pusat agar Sumut mendapatkan alokasi alat Rapid Test dan segera melakukan Rapid Test kepada ODP dan PDP.

5. Pemprov Sumut harus segera memberi bantuan kepada masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah dalam hal memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sebab walaupun belum menerapkan karantina wilayah, perekonomian masyarakat menengah dan menengah ke bawah sudah sangat terganggu dengan adanya pandemi COVID-19.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ketua Umum Jaga Marwah Soroti Dugaan “Trading Influence” dalam Kasus Chromebook

Dari Pelosok hingga Lokasi Bencana, PTPN IV PalmCo dan Srikandi Salurkan Bantuan Buku untuk Anak-Anak

Turnamen Badminton PB Mitra Sporty Medan Resmi Ditutup Kadispora Bersama KONI

Rico Waas Berobat ke Luar Negeri Hak Konstitusional, Ketua Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Tumanggor: Jangan Digiring ke Opini Negatif

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1447 H Jatuh pada 27 Mei 2026

Bursa Calon Sekda Medan Menghangat, Enam Nama Senior Mulai Jadi Perbincangan