Dinas Perizinan & Dinas Tarukim Pastikan Izin & GSB Mahkota Ponsel Tak Bermasalah

BINJAI Sumut24.co Tim gabungan dari Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD Binjai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke toko Mahkota Ponsel yang beralamat di Jalan Hasanuddin, kelurahan Kartini, kecamatan Binjai Kota, Senin (9/3) siang.

Baca Juga:

• Baru Dipecat dari KSP, Posisi Listyo Sigit Kini Diisi Jenderal TNI Ariyo Windutomo
• Anak-Anak Korban Bencana Butuh Perlindungan, Pemkab Tapsel Dorong Kebijakan Berbasis Aspirasi
• Paskibraka Kabupaten Solok Dibawa Masuk ke Istana Negara RI.

Sidak tersebut dilakukan menyusul usai digelarnya Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Binjai di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Binjai terkait adanya laporan dari masyarakat yang menuding Toko Mahkota Ponsel diduga telah melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB).

Dalam sidak yang turut dihadiri Kepala Dinas Perizinan dan Kantor Pelayanan Terpadu Kota Binjai, Ismail Ginting, dan Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Dinas Tarukim, Amru Zuhri Harahap, serta sejumlah Anggota Komisi A DPRD Binjai itu langsung diadakan pengukuran dan pemeriksaan seluruh dokumen perinzinan usaha Toko Mahkota Ponsel.

Usai dilakukan pengukuran dan pemeriksaan dokumen perizinan, Kepala Dinas Perizinan dan Kantor Pelayanan Terpadu, Ismail Ginting, kepada wartawan menerangkan Toko Mahkota Ponsel sudah melengkapi seluruh perizinan.

Kemudian, berdasarkan keterangan dari Kabid Pengawasan Dinas Tarukim, Amru Zuhri Harahap, toko Mahkota Ponsel tidak melanggar peraturan GSB yang tertuang dalam Perwal Nomor 20 Tahun 2013 tentang GSB.

“Pemakaian GSB hanya diperbolehkan empat meter, tapi ketika sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan untuk pelebaran jalan maka pengusaha tidak boleh menuntut ganti rugi,” kata Amru.

Dijelaskan Amru, Toko Mahkota Ponsel juga tidak menyalahi peraturan yang diatur sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 6 Tahun 2011 terkait retribusi.

“Selagi tidak dibangun secara permanen (disemen pakai batu bata) itu tidak melanggar peraturan, ini kan cuma dipasang kanopi saja dan tempatnya pun terbuka tidak tertutup,” ucapnya.

Menanggapi itu, anggota DPRD Binjai, Matsyah, setuju untuk mempelajari perwal dan perda yang disampaikan pihak Dinas Tarukim dan Dinas Perizinan. (Erwin)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Baru Dipecat dari KSP, Posisi Listyo Sigit Kini Diisi Jenderal TNI Ariyo Windutomo

Anak-Anak Korban Bencana Butuh Perlindungan, Pemkab Tapsel Dorong Kebijakan Berbasis Aspirasi

Paskibraka Kabupaten Solok Dibawa Masuk ke Istana Negara RI.

Orang Tua Yasmin Nazwa Teken Kuasa Hukum, LBH RI Nusantara Siapkan 7 Pengacara Perjuangkan Keadilan di RSUD HAMS Kisaran

Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadirkan Fasilitas Air Bersih dan MCK untuk Warga Langkat

SUTRISNO PANGARIBUAN: Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Harus Diusut hingga ke Aktor Intelektual, Jangan Berhenti pada Tiga Jenderal!