Korupsi APBD Madina, Tujuh Saksi Jelaskan Proses Proyek Tapian Sirisiri

MEDAN | SUMUT24.co

Baca Juga:

• Lomba Tari Kreasi Nusantara Real Art 2026 Siapkan Juara ke Kuala Lumpur
• 1.600 Pekerja Listrik Dari Seluruh Negeri Serukan Satu Pesan : Kembalikan Listrik ke Tangan Negara
• Bupati Asahan Lepas Atlet Renang Giony Ruben Dwinov Siahaan Berlaga di Indonesia Open 2026

Sidang perkara korupsi Tapian Sirisiri (TSS) dan Tapian Raja Batu (TRB), Mandailing Natal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (10/10/2019), dengan agenda pemeriksaan tujuh saksi fakta, terkait dengan pelaksanaan proyek.

Para saksi menjelaskan peranan ketiga terdakwa, Rajmadsyah Lubis ( 49) Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Madina, Edy Djunaedi (42) Pejabat Pembuat Komitmen dan Khairul Akhyar Rangkuti (39) Pejabat Pembuat Komitmen.

Sedangkan tujuh saksi yang dimintai keterangannya, Deny Haryono Kasi program, Imam Fadly Bendahara Pengeluaran, Arsalan Parlautan Zulchoir Rambe, Endang Porotan, Aspar Zulhamdi dan M.Oloan semuanya PNS di lingkungan Perkim Madina.

Dalam persidangan dipimpin hakim ketua Irwan Efendi para saksi menjelaskan prihal proses munculnya proyek pembangunan Tapian Sirisiri dan Tapian Raja Batu yang dananya sumber dari APBD Madina TA 2016.

Pada kesempatan itu, penasehat hukum terdakwa Safaruddin Hasibuan dan Revli juga bertanya prihal pelaksanaan proyek Pertanyaan yang senada juga muncul dari pengacara lainnya.

Sesuai dakwaan Polim Siregar dkk, modus yang dilakukan terdakwa, melaksanakan pekerjaan padahal kontrak belum dibuat. Artinya, paket pekerjaan yang diperintahkan, dilaksanakan melanggar ketentuan undang-undang, karena pelaksanaan pekerjaan mendahului kontrak.

Kemudian, proses penunjun rekanan (Penyedia Jasa/Barang) dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No.54 Tahun 2010.

Terdakwa 2 dan 3 selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa kalkulasi secara keahlian berdasarkan Harga pasar.

Menurut jaksa, para terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp1.635.847.400.

Para terdakwa diancam dengan passl 2 dan 3 UU No 31 tahun 1999 dan perubahannya UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (zul)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lomba Tari Kreasi Nusantara Real Art 2026 Siapkan Juara ke Kuala Lumpur

1.600 Pekerja Listrik Dari Seluruh Negeri Serukan Satu Pesan : Kembalikan Listrik ke Tangan Negara

Bupati Asahan Lepas Atlet Renang Giony Ruben Dwinov Siahaan Berlaga di Indonesia Open 2026

Satresnarkoba Polrestabes Medan Gerebek Gudang Pengolahan Pinang yang Jadi Gudang Narkoba 3 Kg Sabu, 10.000 ekstasi, dan 1.778 Pod Getar Disita

Mobil Mewah Tabrak Pedagang, 1 Tewas

Polda Sumut Ajak Mahasiswa Politeknik Medan Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas