Gubsu Diminta Tidak Terburu Buru Ganti Dewas Tirtanadi

Medan, Sumut24.co

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara M. Alwi Hasbi Silalahi meminta Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi tidak terburu buru dalam hal mereorganisasi Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi. Pasalnya penggunaan PP 54 tahun 2017 sebagai salah satu dasar perombakan Dewas itu dianggap belum sesuai dengan kondisi PDAM Tirtanadi itu sendiri.

Hasbi menjelaskan bahwa banyak hal yang harus diperhatikan jika PP 54 itu menjadi sebuah acuan dalam perombakan Dewas Tirtanadi ini.

“Kita bingung dalam soal pergantian dewas PDAM Tirtanadi itu kesannya buru buru, periode mereka kan belum habis. Apalagi ada anggota dewan kita yang mengatakan para dewas itu berstatus ilegal karena tidak sesuai PP 54, inikan terlalu naif karena kondisi PDAM saat ini juga belum sesuai dengan PP 54 itu sendiri” jelas Hasbi

Lebih lanjut Hasbi meminta agar pada proses pemilihan Dewas Tirtanadi ini, Gubernur Sumut untuk teliti memaknai PP 54 dan jika mau melakukan peralihan baiknya membuat sebuah perda tentang PDAM Tirtanadi.

“Kalau mau merujuk pada PP 54, harusnya PDAM Tirtanadi terlebih dahulu memposisikan dirinya sebagai Perum, Persero atau yang lainnya. Hal ini ajakan belum bisa dituntaskan. Pada persoalan ini, saya fikir Gubernur terlebih dahulu harus membuat peraturan daerah tentang PDAM, jika tidak berarti PP 54 itu belum bisa diterapkan untuk PDAM Tirtanadi ini khususnya pada proses perombakan dewas” tutup Hasbi.

Kalaupun harus di paksakan selaku gubernur memberhentikan sebelum habis periode, idealnya melalui tahapan sesuai permendagri 37 tahun 2018 sbg turunan dari PP 54 th 2017 itu, harusnya adaa berita acara yg sesuai aturan utk dilakukan sebuah proses pergantian. Mungkin inilah saran kami yg ideal…

Sebelumnya Pemprovsu sedang melakukan seleksi calon komisaris dan dewan pengawas bagi BUMD dan hasil seleksinya sudah 22 orang hasil dari ujian tertulis. Hal itu tertuang dalam pengumuman nomor 03/Pansel – BUMD/2018.Selanjutnya peserta yang dinyatakan lolos ujian tulis mengikuti tes wawancara pada Kamis (20/12/2018).(rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba