Wagubsu Harap Inspektorat se-Sumut Bisa Terintegrasi

MEDAN I Sumut24.co Membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat, Kamis (20/12) malam, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah berharap ada sistem yang terintegrasi. Hal ini agar pengawasan tingkat provinsi dan 33 kabupaten/kota dapat terhubung.

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Dalam sambutannya, Wagubsu menyebutkan bahwa terkait pengawasan atas kinerja di lingkungan pemerintahan, dirinya telah meminta kepada sejumlah lembaga di tingkat pusat untuk membantu perjalanan kepemimpinan periode ini. Bagaimana di Sumut, tidak terjadi lagi penangkapan melalui sistem pencegahan yang baik. Karena itu pula, banyak yang harus dibenahi dalam hal tata kelola serta pengawasan.

“Karena sejak menjabat tiga bulan, saya mengevaluasi dan melihat, dalam tata kelola yang ada saat ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki dan awasi. Karena banyak kesempatan yang bisa dilakukan kalau memang niatnya tidak baik. Tetapi kalau niatnya benar, tentu tidak terjadi. Tetapi yang kita takutkan sebagai manusia, kita khawatir tergoda karena ada kesempatan,” ujar Wagubsu dalam kegiatan yang dihadiri Walikota Tebingtinggi Umar Hasibuan serta perwakilan Pemkab/Pemko se-Sumut.

Adapun kekhawatiran tersebut, kata Wagubsu, adalah adanya kemungkinan godaan tuntutan ekonomi dan sosial di sekitar kehidupan seseorang. Bahkan analisis tersebut, katanya, sudah disampaikan kepada KPK untuk dapat dibantu. Namun persoalan dimaksud, harus dihadapi dengan memperkuat pengawasan melalui keberadaan inspektorat yang bekerja sesuai tupoksi dan tidak terpengaruh hal tertentu, sejalan dengan upaya perbaikan sistem.

“Saat ini sistem manual itu seharusnya sudah jauh ditinggalkan. Harus sistem elektronik, karena sistem ini lebih bisa dipertanggungjawabkan tentang kinerja, juga tentang hal-hal yang menyangkut laporan pekerjaan. Dan juga, sistem elektronik ini tidak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri, harus serentak dan menjadi satu laporan dalam satu database (pusat data) yang besar,” jelas pria yang akrab disapa Bang Ijeck ini.

Wagubsu mencontohkan, seperti sistem e-Government yang terus dikejar. Di Sumut, sudah banyak yang menerapkan dan diharapkan seluruh kabupaten/kota bisa melakukannya. Bahkan, dirinya berharap sistem dimaksud, bisa terintegrasi seluruhnya untuk hal-hal tertentu, di luar kewenangan otonomi daerah.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba