Gubsu Kukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provsu, Kerja Sama Dengan Pemprovsu Diharapkan Meningkat

MEDAN I Sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengukuhkan Yono Andi Atmoko sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (17/12). Diharapkan kerja sama BPKP dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) semakin meningkat ke depan.

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

“BPKP itu adalah partner untuk menjalankan prosedur pembangunan di Sumatera Utara ini, jadi BPKP salah satu perangkat instrumen yang nanti dapat membangun Sumut yang kita cintai ini bersama Pemprovsu. Tanpa BPKP, tidak ada yang memberikan batasan atas apa yang saya lakukan,” ujar Gubsu.

BPKP, kata Gubsu, bekerja sebagai pembatas pemerintah daerah dalam melakukan kerja terkait tata kelola keuangan dan pembangunan. Jadi BPKP bertugas memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemerintah. “Kerja sama BPKP dengan pemerintah daerah ini untuk menyelesaikan semua persoalan hingga pemerintah kabupaten/kota,” ujar Gubsu.

Gubsu juga mengharapkan pejabat yang baru dapat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan arah kebijakan pengembangan SDM yang telah digariskan dan terus mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tugas dan peran BPKP.

“Apalagi saat ini di Sumut terdapat berberapa proyek strategis nasional di antaranya proyek pembangunan jalan tol, jalur kereta api, pelabuhan, kawasan industri, serta pengembangan wisata Danau Toba,” kata Edy Rahmayadi.

Kepada Kepala BPKP Provsu yang lama Sihar Panjaitan, Gubsu mengapresiasi jasa dan karyanya dalam meningkakan kerja sama dengan pemerintah provinsi sejak Juni 2017.

Senada dengan Gubsu, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto mengatakan BPKP tidak mungkin bekerja sendiri. Pemerintah daerah harus mendorong agar pejabat di bagian keuangannya bisa memahami bagaimana pengelolaan keuangan. “Sehingga kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sumut dapat mencapai level 3 pada tahun 2019,” ujar Bonny.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba