JPPR Sumut: Soal APK, Harusnya KPU Tidak Mencari Kambing Hitam

MEDAN I SUMUT24.co

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara menilai bahwa keterlambatan KPU dalam menyerahkan Alat Peraga Kampanye (APK) kepada peserta pemilu 2019 merupakan salah satu peraoalan yang harus dicermati secara bersama agar segala tahapan pemilu 2019 berjalan tepat waktu, seharusnya penyerahan APK sejak kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 namun sampai hari ini masih ada beberapa KPU Kab/Kota di Sumut yang belum menyerahkan APK kepada peserta pemilu 2019 dengan alasan lambatnya peserta pemilu menyerahkan design APK. Aksi  lempar bola yang dilakukan oleh KPU ini mestinya tidak mencari kambing hitam atas keterlambatan penyerahan APK pada peserta pemilu 2019, APK itu kan haknya peserta pemilu jadi tidak ada alasan bagi KPU untuk menundanya dengan alasan yang tidak jelas. Ungkap Darwin Sipahutar Sebagai Koordinator Daerah JPPR Sumut.

 

 

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 ayat 2, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui laman  KPU dan lembaga penyiaran publik.

 

Undang-undang Pemilu menyatakan bahwa alat peraga kampanye itu dibiayai oleh negara dalam bentuk APBN yang dititipkan di KPU. Oleh karenya untuk merealisasikan amanah undang-undang tersebut karena ini bagian dari pendidikan politik masyarakat, JPPR meminta Bawaslu Kab/Kota di Sumut agar menegur KPU Kab/Kota yang belum menyerahkan APK pada peserta pemilu 2019, hal ini dilakukan agar KPU Kab/Kota benar-benar merealisasikan apa yang menjadi hak peserta pemilu 2019, Sebab, kampanye akan berakhir pada 13 April 2019 mendatang kalau penyerahan APK terlambat dipastikan masyarakat tidak akan dapat melihat visi, misi dan program kerja dari peserta pemilu 2019. Tutup Darwin Sipahutar. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba