Aliansi Buruh Minta Rekomendasikan ke Presiden Cabut PP No 78 tahun 2015  

MEDAN I SUMUT24.co Aliansi pekerja / buruh daerah Sumatera Utara (APBD SU) kembali mendatangani kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Jalan Diponegoro Medan. dalam jumlah lebih banyak dari sebelumnya, dengan tuntutan yang sama menolak penetapan upah yang dilakukan pemerintah. “Dengan ini meminta Gubsu untuk sampaikan rekomendasi kepada Presiden agar mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan menolak formula kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi,” kata pimpinan aksi, Natal Sidabutar didepan  kantor Gubsu, Selasa (6/11). Menurutnya, penetapan upah dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan formula kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, telah mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sehingga, dijelaskannya, telah mereduksi kewenangan gubernur, dewan pengupahan dan peran serikat pekerja / serikat buruh dalam penetapan upah minimum. “Tidak hanya itu, kita melihat dalam PP 78/2015 ini menegaskan besaran KHL akan ditinjau dalam setiap 5 tahun sekali, tidak akan memiliki arti bagi peningkatan upah, karena kenaikan upah minimum sudah diikat dengan besaran inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, sehingga peninjauan keberadaan KHL setiap 5 tahun sekali merupakan akan-akalan belaka,” serunya. Intinya, tegasnya penetapan upah yang didasarkan oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015  tentang pengupahan telah melanggar pasal 1 butir 30, pasal 4 huruf d, pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), pasal 89 dan pasal 98 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. “Untuk itulah, kita menolak penetapan upah minimum Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 8,03 persen dan tetapkan upah minimum berdasarkan KHL,” sebutnya. Aksi buruh tetap memilih bertahan meski hujan sempat turun dikawasan kantor Gubsu. namun dalam aksi tersebut tak satupun pejabat Pemprovsu yang menanggapi aksi aliansi buruh tersebut dan pada akhirnya buruh membubarkan diri. (W03)

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba