Caleg DPR RI Andries Sibarani : Sumut  Harus Anggarkan Bosda

Medan,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepatutnya menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) seiring peralihan pengelolaan sekolah tingkat menenagah atas  (SMA) sederajat dari kabupaten/kota  sejak awal  tahun 2017 lalu.

Baca Juga:

• Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel
• Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan
• Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Andries Sibarani mengemukakan  Bosda sangat diperlukan untuk membantu kelancaran pendidikan para siswa SMA/SMK di daerah ini.

“Bosda merupakan pendamping untuk dana BOS dari pemerintah pusat, supaya pihak  sekolah  tak perlu  mengutip  iuran atau uang sekolah  dari  para  siswa ,”  kata calon anggota legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  untuk DPR RI  dari  Daerah Pemilihain (Dapil) Sumut II di Medan, Senin (8/10).

Saat itu Andries bersama Effendi MS Simbolon, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Effendi diketahui  maju kembali sebagai Caleg PDIP dari Dapil  DKI Jakarta III.

Menurut Andries,  dana BOS dari pemerintah pusat  dialokasikan hanya  Rp. 1,4 juta per tahun untuk setiap siswa, sedangkan kebutuhannya mencapai  Rp 4 juta per siswa. Karena itu, katanya, Pemprov Sumut perlu menyediakan anggaran Bosda untuk menutupi kekurangan tersebut. “Kalau pun tidak seluruhnya tertutupi setidaknya Pemprov Sumut bisa menambahkan anggaran BOS pemerintah pusat lewat Bosda,” kata salah seorang direktur di Tanri Abeng University Center of Excellence, Jakarta,  ini.

Dia mengingatkan pengalokasian dana Bosda dalam APBD Sumut itu merupakan tanggungjawab moral pemerintah provinsi membangun dunia pendidikan di daerah ini, karena pengelolaan SMA/SMK sudah di tangan  gubernur  sejak awal  2017 lalu. “Tetapi sampai kini Sumut belum punya Bosda, karena itu banyak sekolah terutama SMA/SMK Negeri  masih memungut   iuran atau uang  sekolah dari para siswa padahal tidak wajib, sebagaimana diatur dalam Permendikbud  No 75 Tahun 2016,” katanya.

Andries mengemukakan pungutan uang sekolah tentu memberatkan bagi orang tua siswa di SMA/SMK Negeri karena mereka tahu sekolah negeri  sudah dibiayai oleh negara. “Makanya sering ada penolakan dari para orangtua siswa untuk membayar uang sekolah tersebut, akibatnya kerap timbul konflik dengan pihak sekolah atau komite sekolah, sehingga dapat mengmenamganggu proses belajar mengajar,” katanya.

Effendie Simbolon  menambahkan pemerintah provinsi di  beberapa daerah  sudah menganggarkan dana Bosda  dalam APBD masing-masing  sebagai pendamping  BOS pemerintah pusat. Contohnya, dia menyebutkan,  Riau menganggarkan Bosda hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun sehingga sekolah tidak lagi mengutip  iuran pendidikan  atau  uang  sekolah dari para siswa, demikian pula Yogyakarta dan daerah lain. “Jakarta pun sudah  menganggarkan Bosda sejak lama, tetapi entah kenapa Sumut masih tak punya Bosda sampai kini. Heran juga provinsi  sebesar  ini tak menganggarkan Bosda untuk membangun dunia pendidikannya,”  kata Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) ini. ((RM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan

Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Dompet Dhuafa Waspada Resmikan Dua Wakaf Sumur di Tapanuli Selatan

Polres Asahan Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih 2026, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Umat

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan