Caleg DPR RI Andries Sibarani : Sumut  Harus Anggarkan Bosda

Medan,Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepatutnya menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) seiring peralihan pengelolaan sekolah tingkat menenagah atas  (SMA) sederajat dari kabupaten/kota  sejak awal  tahun 2017 lalu.

Baca Juga:

• Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja
• Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang
• UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

Andries Sibarani mengemukakan  Bosda sangat diperlukan untuk membantu kelancaran pendidikan para siswa SMA/SMK di daerah ini.

“Bosda merupakan pendamping untuk dana BOS dari pemerintah pusat, supaya pihak  sekolah  tak perlu  mengutip  iuran atau uang sekolah  dari  para  siswa ,”  kata calon anggota legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  untuk DPR RI  dari  Daerah Pemilihain (Dapil) Sumut II di Medan, Senin (8/10).

Saat itu Andries bersama Effendi MS Simbolon, anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Effendi diketahui  maju kembali sebagai Caleg PDIP dari Dapil  DKI Jakarta III.

Menurut Andries,  dana BOS dari pemerintah pusat  dialokasikan hanya  Rp. 1,4 juta per tahun untuk setiap siswa, sedangkan kebutuhannya mencapai  Rp 4 juta per siswa. Karena itu, katanya, Pemprov Sumut perlu menyediakan anggaran Bosda untuk menutupi kekurangan tersebut. “Kalau pun tidak seluruhnya tertutupi setidaknya Pemprov Sumut bisa menambahkan anggaran BOS pemerintah pusat lewat Bosda,” kata salah seorang direktur di Tanri Abeng University Center of Excellence, Jakarta,  ini.

Dia mengingatkan pengalokasian dana Bosda dalam APBD Sumut itu merupakan tanggungjawab moral pemerintah provinsi membangun dunia pendidikan di daerah ini, karena pengelolaan SMA/SMK sudah di tangan  gubernur  sejak awal  2017 lalu. “Tetapi sampai kini Sumut belum punya Bosda, karena itu banyak sekolah terutama SMA/SMK Negeri  masih memungut   iuran atau uang  sekolah dari para siswa padahal tidak wajib, sebagaimana diatur dalam Permendikbud  No 75 Tahun 2016,” katanya.

Andries mengemukakan pungutan uang sekolah tentu memberatkan bagi orang tua siswa di SMA/SMK Negeri karena mereka tahu sekolah negeri  sudah dibiayai oleh negara. “Makanya sering ada penolakan dari para orangtua siswa untuk membayar uang sekolah tersebut, akibatnya kerap timbul konflik dengan pihak sekolah atau komite sekolah, sehingga dapat mengmenamganggu proses belajar mengajar,” katanya.

Effendie Simbolon  menambahkan pemerintah provinsi di  beberapa daerah  sudah menganggarkan dana Bosda  dalam APBD masing-masing  sebagai pendamping  BOS pemerintah pusat. Contohnya, dia menyebutkan,  Riau menganggarkan Bosda hingga ratusan miliar rupiah setiap tahun sehingga sekolah tidak lagi mengutip  iuran pendidikan  atau  uang  sekolah dari para siswa, demikian pula Yogyakarta dan daerah lain. “Jakarta pun sudah  menganggarkan Bosda sejak lama, tetapi entah kenapa Sumut masih tak punya Bosda sampai kini. Heran juga provinsi  sebesar  ini tak menganggarkan Bosda untuk membangun dunia pendidikannya,”  kata Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) ini. ((RM)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja

Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

UNIQLO Salurkan Bantuan Senilai Rp750 Juta untuk Mendukung Pemulihan Masyarakat Terdampak Bencana di Flores dan Lombok

CONVERSE RILIS RUN STAR CRUSH, CHUNKY SNEAKERS STYLISH ALA KARINA AESPA

Kemnaker Dampingi 20 Perusahaan, Tingkatkan Produktivitas melalui Perbaikan Sistem Kerja

Maxim Medan Bekali Mitra Pengemudi dengan Edukasi Keselamatan, Kejahatan Siber, dan Anti Narkoba