Pelajaran Agama Dihapuskan, Mendikbud Konyol dan Keliru

Medan |sumut24.co Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan meniadakan pelajaran agama di kelas. Kemendikbud menggantinya dengan Pendidikan Agama di Madrasah Diniyah, masjid, pura atau gereja.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030
• Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi
• Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Menurut anggota Komisi B DPRD Kota Medan, Surianto, kebijakan Mendikbud, Muhadjir Effendy, menghapus mata pelajaran Pendidikan Agama di sekolah-sekolah adalah tindakan konyol dan keliru. Sebab, kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Nawacita-nya Presiden Joko Widodo, yang menyebutkan sistem pendidikan di Indonesia mengarah pada pendidikan mental dan berkarakter.

“Di setiap negara, terutama yang mayoritas penduduknya muslim pasti ada mata pelajaran agama. Nah, kalau ini dihapus, bagaimana kita ingin membentuk karakter si anak. Sementara agama adalah benteng utama untuk menangkal pengaruh buruk (negatif) yang datang dari berbagai sisi. Apapun agama yang dianut siswa, wajib mendapat pendalaman di sekolah,” tegas pria yang akrab disapa, Butong, ini, Rabu (29/8).

Politisi Gerindra ini meminta, pemerintah pusat jangan menjadikan negara sekuler sebagai contoh untuk memajukan sistem pendidikan di Tanah Air. Karena apa yang berlaku di negara luar tersebut belum tentu dapat diterapkan di negara sendiri.

“Kebijakan Menteri Pendidikan itu bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 12 (1) butir a Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagamanya,” bebernya.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan ini menambahkan, dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa pengertian satuan pendidikan yang dimaksud adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

“Jadi jelas, setiap siswa yang menempuh pendidikan tersebut berhak mendapatkan Pendidikan Agama,” pungkasnya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030

Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Kapolsek Sipirok Turun Temui Warga Baringin, Serap Aspirasi dan Bahas Keamanan Lingkungan

Begal hingga Premanisme Dibidik, Timsus Serigala Sakti Bergerak Malam Hari di Padang Lawas

HUT Golkar ke-62: Dari Ziarah Pahlawan, Irsan Efendi Nasution Ingatkan Golkar soal Tanggung Jawab kepada Rakyat