OTT Makin Marak, Ini Kata Politisi PKS

MEDAN I SUMUT24 Maraknya operasi tangkap tangan di instansi pemerintah akhir-akhir ini seperti yang melanda Dinas BPPRD Medan, Pasar Marelan Medan serta baru-baru ini lagi terjadi di Pengadilan Negeri Medan yang melibatkan Ketua PN Medan, Hakim dan Paniter adalah sesuatu kemunduran dari program pemberantasan korupsi. Berarti pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dijalankan aparatur dan masyarakat. Politisi PKS Abdul Rahim Siregar mengatakan, Maraknya OTT karena pejabat negera, yang mendapatkan gaji dari negara dan rakyat tidak menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku dinegeri ini. Semua fasilitas sudah mereka dapatkan dari uang rakyat seharusnya mereka bekerja dan bertugas untuk kesejahteraan masyarakat bukan yang lain-lain, ucapnya. Sistem dan regulasi di negeri ini sudah semakin baik sebenarnya, akar masalahnya bangsa ini adalah integritas para pejabat negara. Terjadi degredasi integritas sehingga yang berani melanggar sumpah jabatan, tidak ada rasa takut dan malu mengambil hak orang lain/rakyat, ucap mantan Anggota DPRD Medan tersebut.(W03)

Baca Juga:

• Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel
• Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan
• Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wali Kota menghadiri acara Pembukaan Musda XIV KNPI Kota Pematangsiantar, di Convention Hall Siantar Hotel

Wali Kota menerima piagam penghargaan dari BKPRMI atas dukungan dan partisipasi aktif dalam pembinaan kegiatan keagamaan, sosial, dan kepemudaan

Mohamad Feriadi Soeprapto Raih Indonesia Best 50 CEO Awards 2026

Dompet Dhuafa Waspada Resmikan Dua Wakaf Sumur di Tapanuli Selatan

Polres Asahan Kawal Ibadah Kenaikan Isa Almasih 2026, Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Umat

Ditembok Paksa Tanpa Izin! Aset Daerah Hilang Dikuasai Pengusaha, DPRD Asahan Turun Tangan