OTT Makin Marak, Ini Kata Politisi PKS

MEDAN I SUMUT24 Maraknya operasi tangkap tangan di instansi pemerintah akhir-akhir ini seperti yang melanda Dinas BPPRD Medan, Pasar Marelan Medan serta baru-baru ini lagi terjadi di Pengadilan Negeri Medan yang melibatkan Ketua PN Medan, Hakim dan Paniter adalah sesuatu kemunduran dari program pemberantasan korupsi. Berarti pemberantasan korupsi belum sepenuhnya dijalankan aparatur dan masyarakat. Politisi PKS Abdul Rahim Siregar mengatakan, Maraknya OTT karena pejabat negera, yang mendapatkan gaji dari negara dan rakyat tidak menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku dinegeri ini. Semua fasilitas sudah mereka dapatkan dari uang rakyat seharusnya mereka bekerja dan bertugas untuk kesejahteraan masyarakat bukan yang lain-lain, ucapnya. Sistem dan regulasi di negeri ini sudah semakin baik sebenarnya, akar masalahnya bangsa ini adalah integritas para pejabat negara. Terjadi degredasi integritas sehingga yang berani melanggar sumpah jabatan, tidak ada rasa takut dan malu mengambil hak orang lain/rakyat, ucap mantan Anggota DPRD Medan tersebut.(W03)

Baca Juga:

• Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang
• Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia
• Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Berani mengedarkan Sabu, ditangkap Satresnarkoba Polresta Deli Serdang

Kapolrestabes Medan dan Dirintel Polda Sumut Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia

Pengukuhan Pokja Jaga Desa SMSI Bertepatan Aksi Demo, Organisasi Media Siber Tegaskan Tak Ada Kaitan Politik

Wakil Bupati Asahan Buka Program Pemagangan Nasional 2026, Jembatan Emas Antara Pendidikan dan Dunia Kerja

Fee 25% Rp 2,7 Miliar Disunat Sejak Awal, Proyek Irigasi Rp11 Miliar di Asahan Diduga Jadi Sapi Perah Oknum Ketua Partai

BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI