Kalah di PN Medan, Ini Yang Ditempuh Eks Anggota DPRD Sumut

Jakarta I Sumut24.co Empat orang eks anggota DPRD Sumatera Utara yang kalah dalam praperadilan di PN Medan kembali melawan KPK. Kali ini mereka mengajukan praperadilan PN Jakarta Selatan. “Hari ini KPK menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk persidangan praperadilan yang akan dilakukan pada Senin depan. Pemohonnya adalah 4 orang yang pernah pengajukan praperadilan di Pengadikan Negeri Medan yang lalu,” kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2018). Menurut Febri, argumen yang digunakan dalam praperadilan ini hampir sama dengan praperadilan sebelumnya. KPK juga sudah menjawab argumen itu sebelumnya.

Baca Juga:

• Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI
• Disaksikan Forkopimda Sumut Kakan Kemenag, BPN, Kejari dan BWI Deli Serdang Teken kesepahaman
• Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

“Yang bersangkutan masih mengajukan lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan argumentasi yang hampir mirip, misalnya pemohon menyangkal menerima uang karena tidak ada bukti tertulis yang sudah kami jawab, itu masuk ke pokok perkara. Alat bukti itu ada 5 jadi tidak perlu ada kwitansi tanda terima suap,” kata dia.

Adapun empat tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan. Mereka mengajukan praperadilan atas status tersangka lantaran merasa tidak menerima apa pun.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, KPK telah menahan 15 orang tersangka. Mereka diduga menerima duit suap dari Gatot Pujo senilai Rp 300-350 juta per orang. Suap dari Gatot itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut 2012-2014, persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013 dan 2014, serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Sumut tahun 2015. KPK menerima pengembalian uang sejumlah Rp 5,47 miliar dari sejumlah tersangka.(red/det)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI

Disaksikan Forkopimda Sumut Kakan Kemenag, BPN, Kejari dan BWI Deli Serdang Teken kesepahaman

Pemprov Sumut Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf, Dorong Pemanfaatan Produktif

Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana

Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare, Ini Kata Gibson Panjaitan

Kehabisan Uang Beli Sabu Motif Driver Taksi Online Dibunuh