Oknum Anggota DPRD Langkat Ditangkap BNN, Ini Asal Partainya

MEDAN I Sumut24.co Oknum anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara, dilaporkan ditangkap BNN Pusat terkait kasus penyelundupan 150 kilogram sabu-sabu di Pangkalansusu, Langkat, Sumatera Utara. Oknum anggota DPRD Langkat itu dikabarnya dari Partai Nasional Demokrat.

Baca Juga:

• Bank Sumut Gelar Pojok Sehat, Program Rutin Bagi Nasabah Pensiunan
• Selamat Hari Bhayangkara ke-80: Polri Semakin Presisi, Profesional, dan Pengabdian Dicintai Masyarakat
• Warga Desak Kapolres Mengusut Tudingan Pencemaran Nama Baik Pangulu Pokan Baru yang Terlibat Judi Togel dan Tembak ikan

Politisi Nasdem berinisial IH (45) itu ditangkap bersama enam temannya, US (43), Hr (45), Hz (47), Y (40), IJ (45) dan I (40). Hr diketahui menjabat Kepala Kantor Pos Pangkalansusu.

Sumber menjelaskan, ketujuh tersangka disergap BNN Pusat ketika baru turun dari kapal boat di Dermaga TPI Pangkalansusu, Minggu (19/8/2018) petang. Belum dijelaskan barang bukti yang disita dari para tersangka. Namun dipastikan ketujuhnya ditangkap hasil pengembangan kasus penangkapan 150 kilogram sabu-sabu di Kecamatan Seilapan, Langkat, beberapa waktu lalu. “Saat ini seluruh tersangka di bawa ke Aceh untuk pengembangan kasus,” kata sumber tersebut. Informasi yang didapatkan, bahwa penangkapan IH dan rekan-rekanya merupakan hasil pengembangan penangkapan sabu-sabu seberat 150 kilogram oleh petugas BNN dikawasan Perairan Sei Lepan wilayah hukum Polsek Pangkalan Brandan.(srb/red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bank Sumut Gelar Pojok Sehat, Program Rutin Bagi Nasabah Pensiunan

Selamat Hari Bhayangkara ke-80: Polri Semakin Presisi, Profesional, dan Pengabdian Dicintai Masyarakat

Warga Desak Kapolres Mengusut Tudingan Pencemaran Nama Baik Pangulu Pokan Baru yang Terlibat Judi Togel dan Tembak ikan

Bupati Pakpak Bharat Menbuka Pelatihan Pembuatan Zat Pewarna

BNCT Dukung Pengembangan Talenta Maritim melalui Vessel Tour Bersama Evergreen dan Akademi Maritim Indonesia

Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen