Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya
Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya
kota
MEDAN I SUMUT24.co
Baca Juga:
Perhelatan calon Legislatif sangat menarik untuk diikuti oleh masyarakat, selain membutuhkan biaya yang besar juga diperlukan figur yang mumpuni agar dapat terpilih menjadi wakil rakyat. Memang harus punya modal, juga harus punya power, jaringan dan lain sebagainya, ucap Pengamat Sosial dan Politik UMSU Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Kamis (26/7). Menurutnya, Untuk semua level DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI berbeda tuntutan dan prasyarat. sesama legislator Kab dan Kota akan berbeda antara satu dapil dengan yang lain. perbedaan juga akan kita temukan di antara 12 dapil menuju DPRDSU, begitu juga Dapil Sumut 1, 2 dan 3 yang sama-sama menuju ke Senayan. Sekadar untuk gambaran, jika seseorang mau terpilih untuk semua level, fix cost pertama coba kita hitung untuk membiayai honor tim masing-masing 1 orang per TPS. Jika honornya Rp 100.000 maka tinggal mengalikan saja dengan jumlah TPS. Jaringan yang tersebar di seluruh TPS ini lazimnya dikoordinasikan oleh sebuah Tim 3 sampain10 orang. Mereka dihonori perbulan. Juga disediakan konsumsi. Akan disewa sebuah sekretariat. Ada perlengkapan transpirtasi berupa mobil dan sepeda motor. Fix cost pertama sebetulnya ialah biaya persiapan yang meliputi pemenuhan biaya pendaftaran kepada partai yang selain tak pernah cukup transparan juga sifatnya bervariasi antara satu dan lain partai. Selain pimpinan inti partai, untuk mendapatkan nomor urut 1 dalam pencalegan konon juga memerlukan biaya yang tak transparan dan cenderung lelang unlimited.
Untuk Variable cost umumnya tak mudah dihitung. Misalnya berapa kali seorang caleg Pusat mengadakan pertemuan closal dan berapa banyak orang dilibatkan serta gift (oleh-oleh) apa yang disiapkan. Tidak usah kita hitung biaya money politic, tetapi untuk seorang caleg DPR RI dari Sumut 1, 2 dan 3 mestinya harus menyediakan biaya antara Rp 5 sampai Rp 7 miliar rupiah, ucapnya.
Jika caleg ini dropping alias tak dikenal di dapilnya berhubung ia entah berasal dari daerah mana, jumlah cost akan bertambah lagi sehingga harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit.
Berhubung rumus parliementary treahold sebesar 3,5 % maka partai-partai baru yang belum punya jaringan kuat pasti akan berfikir meloloskan diri agar partainya tak tereliminasi. Faktor ini akan sangat berpengaruh terhadap pasaran peredaran uang. Lebihlanjut Dosen UMSU tersebut, untuk duduk menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi juga bisa menghabiskan Miliaran Rupiah tergantung daerah dan masyarakatnya. Begitujuga untuk duduk di DPRD Kab/Kota juga tak sedikit juga biaya yang dibutuhkan dan diperkirakan mencapai Ratusan juta Rupiah sampai Rp 1 Miliar bila ingin benar-benar duduk dengan tim dan kordinator yang benar-benar kapabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi tidak sia-sia, ucapnya. (W03)
Jelang Lebaran 2026, AKBP Dr. Wira Prayatna Sidak Pospam dan Posyan Padangsidimpuan, Ini Hasilnya
kota
Humanis! Kapolres Padang Lawas Berbagi Bingkisan Lebaran, Pererat Sinergi dengan Media
kota
Sinergi Tanpa Batas! Wali Kota Padangsidimpuan Ajak Pers Bersatu, Transparansi Jadi Senjata Hadapi Era Digital
kota
Jelang Lebaran, Bupati Madina Warning Soal Kebakaran &ldquoJangan Lupa Cabut Listrik!&rdquo
kota
Blakblakan! Ketua DPRD Erwin Efendi Ajak Warga Bergerak, Sebut Bupati Madina Fokus Perbaiki Ekonomi Rakyat
kota
Harun Mustafa Pimpin Aksi Nyata! Bantuan IMI&ndashGemira Sumut Sentuh Warga Huntara Tapsel di Ramadan 2026
kota
Polisi Ungkap Motif Pembunuhan Wanita Dalam KontainerTersangka Ajak Korban Seks Menyimpang
kota
Perkuat Soliditas di Bulan Suci, SOKSI Sumut Tetapkan Nakhoda Panitia Musda XII
kota
LKP DPW PKB Sumut Siap Sukseskan Agenda Kaderisasi di Bawah Kepemimpinan Ashari Tambunan
Politik
Masuk Usia 14 Tahun, Sumut24 Siap Terus Berkembang dan Berinovasi
kota