Target PAD Dishub Medan Jeblok, Kadis Renward Parapat Klaim Akibat Banyak Juru Parkir Ilegal

MEDAN I SUMUT24 Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat menegaskan bahwa, Jam waktu operasional juru Parkir yang mengutip parkir kenderaan roda dua dan roda empat bervariasi. Tidak hanya dari Pukul 08.00 Wib -18.00 Wib, ada juga pukul 08.00 -00.00 dini hari dan ada yang 24 jam operasional seperti di Jalan Haji Misbah, ucapnya kepada SUMUT24, Minggu (8/12).

Baca Juga:

• HUT SUMUT24 ke 14, CEO Sumut24 Group dan CEO Aroma Dorong Sinergi Media dan Dunia Usaha
• CEO Sumut24 Group Rianto, S.H., M.H.: Media Harus Jadi Pilar Informasi dan Perekat Kebangsaan
• Sinergi Forkopimda Asahan Tinjau Pospam dan Gudang Bulog, Mudik Lebaran 2026 Aman, Stok Pangan Terjamin

Menurutnya, semua jam operasional juru parkir yang melakukan pengutipan di jalan-jalan Kota Medan tergantung potensinya, kalau potensinya tinggi dan besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa 24 jam operasionalnya.

Untuk titik-titik parkir resmi yang ada di Kota Medan ada yang kelas atau Zona satu dan kelas atau Zona dua. Untuk wilayah zona satu untuk R4 Rp 3000, R2 Rp 2000 dan untuk Zona dua R4 Rp 2000 dan R2 Rp 1000.

Terkait setoran dan PAD dan target Dishub Medan. Untuk tahun 2016 target PAD dishub Medan ditargetkan Rp 27 Miliar terealisasi Rp 20,9 Miliar Lebih, untuk tahun 2017 target Rp 39 Miliar terealisasi Rp 20 Miliar lebih dan untuk tahun 2018 target Rp 41 Miliar dan ini masih berjalan terus mencari potensi-potensi untuk terus meningkatkan PAD Kota Medan.

Renward menyebutkan penyebab utamanya adalah banyaknya juru parkir ilegal. Banyak sekali juru parkir yang tidak terdaftar. Ini mungkin yang menyebabkan menurunnya retribusi parkir. Menurut Renward juru parkir ilegal paling banyak ditemukan di Taman Ahmad Yani, Lapangan Merdeka, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan Kompleks kantor bersama Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perukim).

Renward mengimbau kepada masyarakat agar tak membayar restribusi parkir di seluruh taman dan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di semua taman dan kantor SKPD tak ada dipungut uang parkir. Masyarakat jangan bayar,”katanya.

Diharapkan masyarakat membayar sesuai tarif serta meminta karcis parkir kepada juru parkir. Terkait tentang masih adanya petugas yang tidak memberikan karcis kepada pengendara, kalau dia tak beri karcis jangan dibayar, karena semua juru parkir di Medan semua diberi karcis dan ngambil karcisnya pun ditandatangi yang bersangkutan.

Begitujuga terkait untuk menjadi juru parkir harus ada bad namanya dan kalau tidak ada bad namanya itu adalah illegal. Rendward Parapat pun mengakui masih banyaknya lokasi yang tidak tempat parkir ada yang mengutipnya, kitanpun tidak tau yang mengutip itu, makanya tergantung masyarakatnya, kalau tak ada karcis jangan dibayar karena merugikan masyarakat itu sendiri.

Lebihlanjut Renward, Dishub Medan telah menerapkan Perda No. 2 tahun 2014 tentang zona parkir berikut retribusi parkirnya.Hal ini bertujuan untuk menjelaskan informasi terkait retribusi kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi pungutipan jasa parkir di atas ketentuan yang berlaku. Dikatakan Renward, saat ini zona parkir di Kota Medan, dibagi menjadi dua zonasi, yakni Kelas 1 dan Kelas 2. “Untuk kelas 1 ada 48 titik, sedangkan diluarnya menjadi kategori kelas 2,” katanya. pasca di terbitkannya Perda tersebut, pihaknya tengah melakukan pembinaan kepada seluruh staf yang bertugas di lapangan, agar tidak bermain curang dengan Juru Parkir.

“Bagi staf yang kedapatan bermain curang, saya tidak segan untuk menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena, Perda yang diterbitkan beserta plang tarif parkir ini bertujuan untuk menyelamatkan PAD dari kebocoran yang selama ini terjadi dan keluh kesah warga Medan atas tindakan semena-mena para juru parkir,” pungkasnya.

Untuk diketahui, zonasi Kelas 1, tarif parkir kendaraan roda dua Rp2000 dan roda empat Rp3000. Sedangkan kelas 2, untuk roda dua Rp1000 dan roda empat sebesar Rp2000. Untuk kendaraan truk mini dan sejenis, tarif kelas 1 sebesar Rp5000, dan kelas 2 sebesar Rp3000. Sementara untuk truk gandengan, kelas 1 sebesar Rp10 ribu dan kelas 2 sebesar Rp5 ribu.

Berikut zona kelas 1 dan tidak masuk dalam zona dua diantaranya. Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan H Adam Malik, Jalan Balai Kota, Jalan Hindu, Jalan Palang Merah, Jalan Bukit Barisan, Jalan Pulau Penang, Jalan Putri Hijau, Jalan Merak Jingga, Jalan Siswo Miharjo, Jalan Stasiun Kereta Api, Jalan Yos Sudarso, Jalan Prof HM Yamin, Jalan AR Hakim, Jalan Asia, Jalan Cirebon, Jalan Haryono MT, Jalan Pandu, Jalan Dr Sutomo, Jalan Sutrisno, Jalan MH Thamrin, Jalan HM Joni, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Rahmadsyah, Jalan Gunung Karakatau, Jalan Irian Barat, Jalan Jawa, Jalan Perintis Kemerdekaan. Jalan Dr Sutomo, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Gajah Mada, Jalan Adam Malik, Jalan Iskandar Muda, Jalan Kejaksaan, Jalan Nibung Raya, Jalan Letjend S. Parman, Jalan Zainul Arifin, Jalan Sumatera, Jalan Pemuda, Letjen Jamin Ginting, Kapten Muslim, Dr Mansyur, Setia Budi, Imam Bonjol Jalan Ir Juanda, Sultan Mahmud Al Rasyid, Brigjend Zein Hamid, Letjend Suprapto dan Jalan Pemuda.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

HUT SUMUT24 ke 14, CEO Sumut24 Group dan CEO Aroma Dorong Sinergi Media dan Dunia Usaha

CEO Sumut24 Group Rianto, S.H., M.H.: Media Harus Jadi Pilar Informasi dan Perekat Kebangsaan

Sinergi Forkopimda Asahan Tinjau Pospam dan Gudang Bulog, Mudik Lebaran 2026 Aman, Stok Pangan Terjamin

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Buka Pelatihan Fardhu Kifayah KAHMI Sumut

Wakil Wali Kota Tanjungbalai Hadiri Khataman Al-Qur’an Pemko

Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi, Wali Kota Tanjungbalai Monitoring Pembayaran THR di Teluk Nibung