Budaya dan Adat Simalungun Jangan Dikubur

P.Siantar|SUMUT24

Baca Juga:

• Defile Meriahkan Puncak Perayaan HUT ke-27 Kabupaten Toba di Balige
• Wali Kota Mahyaruddin: Bentuk Kepedulian dan Rasa Cinta Sesama
• Pemko Medan Apresiasi Pembagian 2.000 Paket Sembako, Rico Waas Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial

Massa Gerakan Kebangkitan Simalungun Bersatu, Kamis (19/4) berunjuk rasa ke Kantor DPRD Siatar menyatakan sikap dan permohonan agar Walikota Pematangsiantar dimakzulkan, karena kebijakannya yang mengakibatkan gejolak di masyarakat.

Para penghunjuk rasa mendatangi kantor DPRD dengan memakai ikat kepala warna putih sejenis Porsa yang diiringi Gordang Simalungun. Sebelumnya mereka memajang spanduk ukuran 3×60 meter di pagar Lapangan Adam Malik.

Massa yang memasuki gedung DPRD dan sempat dihadang oleh aparat keamanan dari polisi dan Pamong Praja. Sebelumnya mereka mengadakan acara ritual dengan membakar kemenyan yang dipimpin Hotlan Purba, sambil berucap agar para DPRD menjumpai mereka. Bila mereka tidak mau menerima, ditanggung akibatnya.

Kemudian pengunjuk rasa sambil berorasi yang menyatakan pernyataan sikap dan permohonan untuk dan atas nama seluruh suku Simalungun, bahwa Pematangsiantar telah ditetapkan sebagai nomor dua kota paling toleran, dan suku Simalungun adalah pemilik tanah leluhur dan budaya. Namun Pemko Pematangsiantar kerap melakukan penekanan, diskriminasi dan pelecehan kepada suku Simalungun.

Dan secara kasat mata dapat dibuktikan antara lain: permohonan pembangunan Tugu Raja Siantar Sangnaualuh sudah hampir 10 tahun tidak jadi, minimnya persentase suku Simalungun yang diberikan jabatan pada birokrasi, kemudian enam orang direksi PDAM dan PDPHJ tidak ada seorangpun dari putra Simalungun, tetapi justru didatangkan dari luar kota.

Pada saat kedatangan Presiden RI ke Kota Siantar, acara dokumen, pembukaan MTQ yang ditampilkan bukan adat dan budaya simalungun, kemudian pengangkatan Sekda mendatangkan dari luar kota, dengan demikian dapat diartikan bahwa suku Simalungun sudah punah dan tinggal pusaka.

Ditambahkannya lagi, dapat diartikan bahwa adat dan Budaya suku lain telah mengosongkan dan mengusir adat dan budaya suku Simalungun, sehingga yang terlihat hanya rumah adatnya yang kosong dikelilingi tujuh budaya dan adat daerah lainnya.

Oleh karena itu dengan suara lantang Hotlan mengatakan, akibat kebijakan Walikota Pematangsiantar telah mengakibatkan kemarahan luar biasa dan gejolak bathin dalam diri suku Simalungun karena mengganggap walikota telah meminta menghina dan melecehkan Simalungun. Sesuai fakta tersebut di atas Walikota Pematangsiantar telah melakukan pelanggaran terhadap UU NOMOR 40 tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis.

Sempat terjadi dorong mendorong dengan polisi dan satpol PP sehingga salah seorang anggota Satpol PP jatuh pingsan dan diboyong ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian, Hotmauli Malau anggota DPRD Komisi I datang menjumpai para pengunjuk rasa dengan mengatakan agar massa tenang dan supaya mereka menyampaikan aspirasi melalui perwakilan.

“Kawan-kawan diharap tenang. Kami mau menerima tapi dengan syarat melalui perwakilan karena kamipun mempunyai pimpinan dan nantinya kami akan melaporkan tentang laporan dan permohonan saudara-saudara,” ujar Hotmaulina.

Di saat itu para perwakilan memasuki ruangan komisi satu serta salah satu perwakilan membacakan pernyataan sikap dan diterima DPRD dan nantinya DPRD akan menyampaikan ke pimpinan. (LP)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Defile Meriahkan Puncak Perayaan HUT ke-27 Kabupaten Toba di Balige

Wali Kota Mahyaruddin: Bentuk Kepedulian dan Rasa Cinta Sesama

Pemko Medan Apresiasi Pembagian 2.000 Paket Sembako, Rico Waas Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial

Wali Kota Medan Berangkatkan 4.000 Peserta Mudik Bareng Pemko Medan

Safari Ramadhan 1447 H, PLN UIP SBU Berbagi Santunan Kepada Yatim Dan Duafa

Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-80 Kabupaten Asahan Dorong Kolaborasi Pembangunan