Fadly Nurzal Harus Dibui

MEDAN I SUMUT24 Fadly Nurzal SAg yang merupakan politisi senayan dari PPP, ternyata masuk dalam daftar 38 anggota DPRDSU dan mantan anggota DPRDSU yang menjadi tersangka. Tindakannya sudah menciderai umat islam, karena dia berasal dari Partai Islam, sehingga sudah selayaknya Fadly Nurzal harus masuk bui untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca Juga:

• Bupati Gus Irawan Tegaskan Tapsel Harus Perkuat Budaya Antikorupsi dan Manajemen Risiko
• Putra Personel Polres Tapsel Cetak Prestasi Nasional, Gussa Oliver Jadi Paskibraka di Istana
• Tongkat Estafet Berganti, Herizal Yusuf Jadi Kalapas Baru Kelas IIB Padangsidimpuan

Hal ini ditegaskan Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi Otty S Batubara kepada SUMUT24, Rabu (11/4).

Menurutnya, kalau memang KPK sudah menetapkan Fadly Nurzal menjadi tersangka tunggu apalagi KPK harua jebloskan Fadly Nurzal ke penjara serta anggota DPRDSU dan mantan Anggota DPRDSU lainnya.

“Bila KPK tidak menahan 38 tersangka tersebut dalam waktu dekat, sama artinya KPK hanya shokterapi, sehingga tidak maksimal dalam tufoksinya. Kalau memang sudah ada dua alat bukti ya langsung tahan saja,” tegas Otty S Batubara.

“Kita ingin Sumut ini bersih dari prilaku suap dan korupsi, sehingga semua yang terlibat korupsi dan suap harus masuk hotel prodeo sebagaimana tingkat pelanggaran dan kerugian negara yang dibuatnya,” ujar Otty.

Fadly Nurzal Membantah

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR RI Fadly Nurzal diperiksa KPK sebagai saksi Gatot Pujo Nugroho atas dugaan kasus suap interpelasi DPRD Sumatera Utara, justru membantah terlibat dalam kasus suap penggagalan hak interpelasi yang diduga dilakukan Gatot.

Dia mengaku tidak menerima uang panas yang disebarkan Gatot ke beberapa anggota DPRD Sumut.

“Tadi saya klarifikasi tentang pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan interpelasi. Jadi, tidak (menerima uang),” ujar Fadly seusai diperiksa penyidik KPK, Kamis (19/11) lalu.

Fadly Nurzal mengaku tidak banyak mengetahui seputar hak interpelasi yang sempat diajukan DPRD Sumut terkait kasus bansos Sumut. Fadly berdalih saat itu sibuk mempersiapkan diri, dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara.

“Tidak tahu, di awal 2012 saya kan sudah aktif pemilihan gubernur waktu itu. Jadi banyak hal yang saya tidak ikuti,” ujarnya.

Fadly hanya mengingat, sepanjang 2009 sampai 2014 ada 3 kali pengajuan interpelasi. Namun hanya 1 kali yang dibahas di sidang paripurna tahun 2011. Dua hak interpelasi lainnya gagal dilakukan karena tidak memenuhi syarat. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Gus Irawan Tegaskan Tapsel Harus Perkuat Budaya Antikorupsi dan Manajemen Risiko

Putra Personel Polres Tapsel Cetak Prestasi Nasional, Gussa Oliver Jadi Paskibraka di Istana

Tongkat Estafet Berganti, Herizal Yusuf Jadi Kalapas Baru Kelas IIB Padangsidimpuan

Musim Kemarau, Bupati Palas Tekankan BPBD Siaga 24 Jam dan Alat Berat Jangan Sampai Rusak

Polres Padang Lawas Dekat dengan Santri, Santunan Anak Yatim Warnai Silaturahmi di Masjid Al Amanah

Membanggakan! Mahasiswa USU Asal Sidimpuan Ruly Vairuz Terpilih Ikuti Pertamina Youth Program 2026