Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudaratnya

JAKARTA|SUMUT24 Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengaku sempat membahas maraknya kepala daerah yang terseret praktik tindak pidana korupsi dalam beberapa waktu belakangan ini bareng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Pimpin Sertijab Wakapolda dan Kapolresta Deli Serdang
• Pergatsi Sumut Usulkan Gateball Masuk Popnas, Siap Tuan Rumah Kejurnas 2027
• Momentum Haornas Menumbuhkan Semangat Olahraga dan Pola Hidup Sehat 

Kata Bamsoet, setelah melihat indikasi korupsi yang dilakukan kepala daerah tersebut, ternyata banyak pejabat daerah yang tersandung kasus karena mahalnya ongkos untuk mencalonkan diri di Pilkada Serentak 2018.

“Kami memberikan masukan (ke KPK), berdasarkan masukan dari masyarakat. Sebagian publik menilai Pilkada langsung lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya,” kata Bamsoet usai menghadiri acara pelaporan keuangan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018).

Bamsoet menjelaskan alasan Pilkada langsung lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Sebab, kata dia, banyak kepala daerah yang akan mencalonkan lagi terkendala ongkos kampanye pilkada yang mahal. “Dan akhirnya, ujung-ujungnya korupsi,” sambungnya.

Dalam kesempatan? itu, Bamsoet meminta KPK mengkaji kembali laporan banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus rasuah karena biaya Pilkada yang terlalu tinggi.

“?Kita minta KPK untuk melakukan pengkajian apakah benar apa yang disampaikan sebagian masyarakat kepada kami (DPR) bahwa Pilkada langsung ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” pungkasnya.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kapolda Sumut Pimpin Sertijab Wakapolda dan Kapolresta Deli Serdang

Pergatsi Sumut Usulkan Gateball Masuk Popnas, Siap Tuan Rumah Kejurnas 2027

Momentum Haornas Menumbuhkan Semangat Olahraga dan Pola Hidup Sehat 

Sarang Narkoba Gang Nasional Digerebek Pengedar Diringkus, Barak Narkoba Dibumi Hanguskan

Ka. SPI Perumda Tirtanadi Bantah Berita di Medsos Adanya Temuan BPK 170 Paket "Emergency"

Rico Waas dan Komisi IV DPRD Medan Bahas Banjir, Parkir, PBG hingga Kebutuhan Mobil Damkar