Setiap Kunker Gubsu ke Daerah, SKPD Tak Terkait Jangan Mengekor

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia
• Sosok Dr Adlan, ASN Senior Pemko Medan yang Dinilai Layak Duduki Kursi Sekda
• Viral! Peredaran Narkoba di Pantai Labu, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gerak Cepat bekuk Pelaku"

Pemandangan aneh acap kali terjadi apabila seorang kepala Daerah atau Gubernur seperti halnya saat Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi, melakukan kunjungan kerja ke luar daerah atau provinsi lain di Indonesia. Kalau SKPD yang berkaitan ikut nimbrung dan ikut kita masih maklum. Ini tak ada kaitannya pun berlomba-lomba ikut Gubernur hanya demi agar dinilai Gubsu royal dan loyal kepada atasannya.

Sementara kerjaan para SKPD di instansi masing-masing menumpuk dan menjadi terkendala, sehingga membuat serapan anggaran menjadi rendah. Seharusnya itu tidak terjadi, bagaimana serapan anggaran mau tinggi sementara para SKPD terus nimbrung di mana seorang Gubernur berada.

“SKPD tak ada kaitan kegiatannya seharusnya tak perlu ikut apalagi ambil muka di hadapan Gubernur agar jabatannya tetap dipertahankan dan lain sebagainya,” tegas Pengamat Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar kepada SUMUT24, Rabu (25/10).

Menurutnya, SKPD tak perlu ambil muka atau lebih-lebih menjillat kepada atasannya. Karena aparat yang baik bukan pandai ambil muka dan ikut-ikut kemana Gubernur. Karena bagaimanapun seorang Gubsu bisa membaca berbagai tingkah laku bawahannya. Kalau memang kinerja SKPD bagus pasti dipertahankan oleh Gubsu, tapi kalau kinerjanya buruk dan selalu ikut dimana Gubernur tanpa manfaat sebaiknya harus menjadi perhatian Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

Buat apalah dia ikut kalau hanya untuk jalan-jalan saja menampakkan muka kepada Gubernur, lebih baik dia atau SKPD bekerja keras meningkatkan serapan anggaran demi masyarakat Sumut, karena bagaimanapun Gubsu sudah ada pendampingnya kemanapun dia melakukan kunjungan kerja sesuai Tufoksinya.

Masih kata Sohibul, banyak ruginya kalau SKPD yang tidak terkait ramai-ramai ikut kunker, selain merugikan APBD Sumut, juga terkendalanya pelayanan kepada masyarakat.

“Apalagi dana perjalanan dinas para SKPD menggunakan uang negara melalui SPPD perjalanan dinas,” ucapnya.

Memang kejadian seperti itu bukan hanya di Sumut saja, tapi hampir di Semua daerah di Indonesia, kemana bos nya kesana semua. kita berharap kedepannya jangan terjadi lagi, kalau bisakan lebih diiritkan lagi dana perjalanan dinas semua jajaran SKPD dan tak perlu dihabiskan uang perjalanan dinas Rp 400 Miliar tersebut, karena kemungkinan bisa dipergunakan ke bidang publik lainnya demi kepentingan masyarakat Sumut.

Lebih lanjut Shohibul Dosen FISIP UMSU tersebut, memang ada saatnya nanti mereka dengan sadar memilih akan diam-diam terus mmbantu Erry atau beralih ke kandidat lain. Saat sekrang tak ada kemungkinan bagi mereka untuk menolak jika dibawa oleh Erry ke mana saja diperlukan.Begitu juga Gubernur tak mau juga menghalangi SKPD nya yang mau ikut.

“Hal seperti ini sebetulnya merupakan wilayah gelap politik yang dinikmati oleh setiap incumbent. Itu menjadi salah satu kelemahan mendasar dalam ketentuan regulasi kita,” ujar Sohibul. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

Sosok Dr Adlan, ASN Senior Pemko Medan yang Dinilai Layak Duduki Kursi Sekda

Viral! Peredaran Narkoba di Pantai Labu, Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Gerak Cepat bekuk Pelaku"

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara