Erry Bakal Rombak Kabinet, Kadis Ngaku Pasrah

MEDAN | SUMUT24 Adanya rencana perombakan kabinet pemerintahan Erry Nuradi- Nurhajizah sudah menjadi pembicaraan hangat di kalangan para SKPD dan bawahan. Ada ASN yang berharap agar Kepala SKPD dicopot, karena banyak yang tidak mendukung program Gubsu.

Baca Juga:

• Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Penganiayaan, Sebut Antonius Tumanggor Tidak Lakukan Kontak Fisik dengan Pelapor
• Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33
• Pemkab Asahan Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Momen Introspeksi Dan Penguatan Iman Untuk Daerah Yang Makmur

“Pergantian SKPD ini kan hak prerogatif Gubernur. Bila saya dinonjobkan, dimutasi atau dirotasi, ya harus siap menerimananya. Saya pasrah saja,” ujar seorang Kadis yang minta namanya tidak ditulis koran ini, Rabu (4/10).

Untuk mendapat jabatan, “karena saya tidak pernah meminta jabatan kepada Gubernur, makanya saat ini, saya tidak ada beban,” ujarnya lagi.

 

Terpisah, seorang Kadis yang disebut masuk daftar rombak mengaku, merombak atau mengganti Kabinet adalah hak Gubsu. “Kalau katanya saya dicopot atau dirotasi, saya siap saja. Karena jabatan itu hanyalah amanah yang harus dijalankan dengan baik,” ujar pejabat di kantor Pemrovsu sersebut.

“Kalau perombakan itu demi kebaikan pemerintahan, kenapa tidak? Kadis kan tugasnya membantu Gubernur. Kalau dirasa sudah tidak sesuai harapan Gubernur dan menjadi beban, ya memang harus diganti,” katanya.

“Saya jadi kadis ini kan kemauan Pak Gubernur, bukan saya yang minta,” ujar pejabat itu lagi.

“Ini resiko jabatan sebagai Kadis, saya harus siap menghadapi. Saya kan bawahan, apa yang dikehendaki pimpinan tentu saya tidak akan membantahnya,” tegasnya.

Menurutnya, selama menjabat Kadis, ia sudah berusaha melaksanakan setiap tugas yang dibebankan. “Saya jadi Kadis ini kan kemauan Pak Gubernur, bukan saya yang minta,” katanya.

Informasi di lingkungan Pemprov Sumut , ada 13 Kadis yang saat ini yang kinerjanya tidak jelas seolah-oleh tak mendukung program Gubsu ditambah lagi ada pejabat yang bermasalah dengan hukum. Diantaranya Kadis Kanla Sumut Zonni Waldi, Kadis Pariwisata Sumut Elisa Marbun, Kabiro Sosial M Yusuf, Kepala Dinas PMPTSP Sumut Bondaharo, Kadispora Sumut Baharuddin Siagian, Asisten III OK Zulkarnain, SAsisten I Jumsadi Damanik, Staf Ahli Amran Utheh, Dirut RS Haji Medan Diah Retno, Kadis SDA Sumut Lukmanul Hakim, Kadis Koperasi dan UKM Sumut M Zain, Kadis Perkebunan Sumut Herawati.

Sebelumnya dikonfirmasi Plt Sekdaprovsu Ibnu S Hutomo, terkait akan adanya pergantian dan rotasi jabatan di Pemprovsu mengatakan, “memang saat ini seluruh pejabat se jajaran SKPD Pemprovsu sedang dievaluasi,” ujar Ibnu. Ketika ditanya akan adanya rotasi, Ibnu enggan menjwab. “Kita tunggu sajalah. Yang jelas semua SKPD sedang dievaluasi,” ujar Ibnu. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kuasa Hukum Bantah Tuduhan Penganiayaan, Sebut Antonius Tumanggor Tidak Lakukan Kontak Fisik dengan Pelapor

Wakil Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Peringatan Harganas Ke 33

Pemkab Asahan Peringati Tahun Baru Islam 1448 H, Momen Introspeksi Dan Penguatan Iman Untuk Daerah Yang Makmur

Buah Sawitnya Tidak Diterima, MS Toke Sawit Bawa Massa Ormas ke PT HSJ

Sesosok Mayat Bayi Ditemukan, Gegerkan Warga Bilah Hilir Labuhanbatu

HIMMAH Asahan Gelar Konfercab, Wakil Bupati Harapkan Organisasi Jadi Mitra Strategis Pembangunan