Pejabat Tutup Mata, Trotoar Lapangan Jadi Lahan Parkir

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Ketua Koalisi Masyarakat Sipil untuk Lapangan Merdeka, Miduk Hutabarat menegaskan, pihaknya melihat kalau Lapangan Merdeka itu adalah sebuah ruang terbuka non hijau.

“Dengan dipakainya trotoar di sepanjang Merdeka Walk jadi lahan parkir dan dibenarkan oleh oknum pejabat pejabat, maka hak para pejalan kaki yang mestinya bisa berjalan kaki sambil menghirup udara di seputaran Merdeka Walk dan Lapangan Merdeka Medan jadi tergangu serta terabaikan, akibat padatnya parkir mobil dan motor,” tegas Miduk Hutabarat kepada SUMUT24, Senin (2/10).

Lebih lanjut dikatakannya, namun pada kenyataanya, pemanfaatan trotoar yang sekarang itu sudah tidak demikian lagi. Pejabat di Pemko Medan tidak berfikir secara substansi, atau secara fungsi lagi. Karena, seyogyanya ruang terbuka non hijau itu tidak boleh ada dinding-dinding yang masif. Karenanya, memerdekakan lapangan Merdeka masih tetap dilakuakan hinga kini.

“Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan Permen tahun 2009, tentang ruang terbuka non hijau yang memang diberikan untuk fasitas umum, bukan untuk lokasi parkir mobil,” kata Miduk Hutabarat.

 

“Kita tidak bisa bicara tutup saja Merdeka Walk, karena tidak memberikan retribusi. Hal ini saya fikir adalah cara berfikir yang keliru. Bukan karena bisa memberikan uang lalu bisa seenaknya. Jalan adalah fungsi publik, makan jalan jangan dipakai buat parkir,” tegasnya.

Miduk juga menyampaikan, bahwsa bukan hanya karena PAD, tapi keberadaan lapangan Merdeka tidak lagi pada fungsinya. Apakah nanti, kalau ada yang lebih kaya, kemudian menyewa lapangan Merdeka, dan ditengah lapangan dibuat pusat bisnis, dan Pemko Medan memberikanya, dan tidak perduli lagi kalau sebenarnya fungsi pokok dari lapangan Merdeka itu adalah sebagai ruang terbuka non hijau. “Memerdekakan lapangan Merdeka masih kita lakukan sampai sekarang,” tegasnya.

Menurut Miduk, fungsi yang ada di lapangan Merdeka saat ini, bukan lagi sebagai penunjang yang berhubungan dengan ruang terbuka non hijau. Tapi komersialisai. Disana, selain Merdeka Walk juga ada toko buku.

Dikatakannya, dalam ruang terbuka non hijau memang harus ada sarana parkir. Namun, sarana parkir yang ada saat ini, adalah trotoar yang seharusnya bagi pejalan kaki.

Yang memarkirkan mobil diatas trotoar itu, kata Miduk, adalah untuk kepentingan komersial bagi orang yang berjualan di Merdeka Walk, bukan untuk orang yang menghadap ke sebuah ruang terbuka non hijau atau bagi pejalan kaki.

“Bahkan, trotoar yang menjadi tempat parkir itu juga, sewaktu-waktu digunakan sebagai lokasi pameran, sehingga semakin menambah kemacetan lalulintas di sepanjang Lapangan Merdeka Medan,” paparnya.

Jadi, tata kelola pemerintahan terhadap ruang publik di Kota Medan ini bukan karena tidak tahu. “Tapi kayaknya duit masih bicara lebih besar,” tambahnya.

Saat ini, kata Miduk, koalisi masyarakat sipil untuk lapangan Merdeka sedang menunggu hasil dari penyusunan rancangan dari tata lingkungan dan tata bangunan kota pusaka. Dimana Lapangan Merdeka ini adalah salah satu pusat kota dan salah satu radius yang ditata Dirjen Penataan Bangunan. Mungkin, nanti setelah keluar R–APBN, sudah jelas pemanfaatan lapangan Merdeka itu akan terlihat kalau sudah tidak sesuai. Kalau sekarang, suara masyarakat, suara akademisi dan suara aparat peduli kota itu hanya dianggap angin lalu saja. (W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon