8 Bulan Lagi Jelang Pilgubsu , Baru 1 Parpol Rekomendasi Erry-Ngogesa

SUMUT24 | Meski pemilihan Gubernur Sumut sekitar 8 bulan lagi, dan KPU Sumut baru akan membuka pendaftaran bagi pasangan calon di minggu pertama Januari 2018, namun hingga kini baru Partai Golkar yang mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan calon, yakni HT Erry–Ngogesa Sitepu maju dalam Pilgubsu mendatang.

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Banyak yang menjadi alasan mengapa parpol punya kebiasaan mengeluarkan rekomendasi di last minute. Salah satunya adalah bisa saja parpol masih melihat dinamika yang berkembang ditengah masyarakat. Dan masih melakukan survey elektabilitas di internal parpol untuk menentukan calon yang akan diusung.

“Selama mereka menjadi bakal calon (balon), tiap kader sudah mengcampaignkan dirinya, terlepas diusung atau tidak nantinya oleh parpol,” terang Pengamat Politik Fernanda Putra Adela S.Sos M.Si kepada SUMUT24, Minggu (1/10) saat ditanya soal apa efek yang mungkin muncul pada calon, jika parpol lambat keluarkan rekomendasi terhadap pasangan calon.

Menurut Dosen Fakultas FISIPOL Universitas Medan Area ini, konstalasi politik menjelang Pilgubsu masih sangat cair. Dan Fernanda meyakini, nantinya hanya akan ada 2 atau 3 pasangan calon (paslon) yang maju dalam pertarung Pilgubsu di 2018 mendatang. Dan saat ini, para kandidat itu sedang melakukan lobi lobi partai.

Dikatakannya, tidak ada efek apapun terhadap pasangan calon yang akan diusung oleh parpol meski di last minute keluarkan rekomendasi. Justru hal itu nantinya akan ber efek kepada KPU yang bertanggungjawab mensosialisaikan Pilgubsu ini, bagaimana masyarakat harus berpartisipasi memberikan suaranya, terlepas siapa nanti yang akan dipilih oleh masyarakat.

“Ketika hasil Pilkada itu menunjukkan partisipasi yang rendah, KPU akan menjadi sasaran tembak. Tapi ketika itu tinggi, KPU akan mendapatkan apresiasi. Sebenarnya yang merasakan dampaknya itu KPU,” ungkapnya.

Yang kita pahami, sambungnya, partisipasi itu akan rendah jika mekanisme politik di masyarakat menunjukan ketiadaan calon yang ideal. karenanya, selain sosialissasi yang dilakukan KPU, harus juga dibarengi dengan kader kader partai yang mumpuni atau layak untuk diusung. Sehingga, masyarakat antusias untuk memilih.

Kemudian, mesin partai juga harus bekerja keras, jangan hanya melepas begitu saja kepada kandidat, hal itu tidak baik dalam demokrasi kita. Karena mereka diusung oleh parpol dan mereka juga adalah kader parpol. Parpol itu harus intens dalam melakukan konsolidasi di internal untuk ke eksternal mereka. (W01)

FOTO : Fernanda Putra Adela S.Sos M.Si

 

 

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon