Aksi Pungli Kena OTT Bukti SKPD tak Dukung Gubsu

SUMUT24 | Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melanda berbagai dinas di Pemprovsu oleh Tim Saber Pungli Polda Sumut tak habis-habisnya. Belum lama ini, aksi pungli di Dinas Pertambangan Sumut, Dinas perhubungan Sumut dan Dinas PMPTSP Sumut adalah sesuatu yang tidak kita inginkan dan sangat kita sesalkan.

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

“Akan tetapi terlepas dari keadaan tersebut bahwasanya para Pimpinan SKPD dan jajarannya masih kurang menyadari akan perintah pimpinannya agar tidak korupsi dan melakukan pungutan liar (Pungli) serta pencegahan,” tegas Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry kepada SUMUT24, Selasa (5/9) malam.

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berulang melakukan sosialisasi pencegahan dan lain sebagainya, begitujuga Gubernur Sumatera Utara sudah berulang kali menghimbau para SKPD dan jajarannya agar jangan melakukan korupsi, pungli dan sebagainya. Kita berharap seluruh para SKPD dan jajarannya agar layani masyarakat secara maksimal tanpa meminta imbalan dan sebagainya. Layanilah masyarakat sesuai dengan tufoksinya.

Terkait sudah ditangkapnya beberapa pelaku Pungli, ujar OK Hendry, biarlah diproses secara hukum yang berlaku, Ucapnya. “Kita berharap jangan terulang lagi kasus seperti itu di jajaran SKPD Pemprovsu, ini harus menjadi pelajaran berharga bagi para SKPD dan jajarannya sehingga kejadian tersebut menjadi kejadi yang terakhir yang sama-sama tidak kita inginkan. Bekerjalah sesuai dengan tufoksinya agar kedepannya sumut ini dapat lebih maju dan berkembang,” tegas OK Hendry. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon