Pemprov Sumut Dukung RUU Kegeologian

Sumut24 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mendukung disahkannya RUU Penyelenggaraan Kegeologian yang diusulkan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. RUU ini diharapkan nantinya dapat menjadi aturan yang tegas terhadap masalah kegeologian di Sumut.

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Hal ini dikatakan Plt Sekda Provsu, Ibnu Hutomo saat membuka Seminar Uji Sahih dalam rangka penyusunan RUU tentang Penyelenggaraan Kegeologian yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Institut Teknologi Medan (ITM), di Gedung Bina Graha, Selasa (5/9).

“Pada dasarnya Pemprovsu mendukung RUU ini. Apalagi Sumut masih banyak mengalami masalah geologi sehingga memang membutuhkan UU ini, terutama Sinabung yang saat ini juga masih terus erupsi,” kata Ibnu.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, seluruh anggota Komite II DPD RI dari provinsi lainnya yakni seperti Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Riau, Jawa Timur dan lainnya, juga Rektor ITM, Dr. Ir Mahrizal Masri MT.

Oleh karena itulah, Ibnu berharap dengan adanya seminar uji shahih terkait RUU ini nantinya akan dapat memberikan masukan kepada tim sehingga RUU ini dapat dirincikan dengan baik dan dapat menjadi UU yang bermanfaat bagi Sumut dan Indonesia nantinya.

Rektor Institut Teknologi Medan (ITM) Dr. Ir Mahrizal Masri MT menyatakan, UU ini sangat bermanfaat bagi Indonesia. Terlebih banyak daerah yang masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut soal geologi tersebut. Termasuk di Sumatera Utara.

“Di Sumut katanya masih ada gunung merapi aktif di bawah Danau Toba. Dan ini perlu penelitian lebih lanjut. Di sinilah pentingnya UU Geologi itu,” sebutnya.

Bukan hanya itu, ia juga menyebutkan, pentingnya UU Geologi ini agar pemerintah mempunyai ekseskusi dan pegangan kuat jika terjadi bencana.

Dijelaskannya, selama ini ketika ada bencana, pemerintah baru sibuk untuk membuat aturan. Padahal, seperti di luar negeri, kawasan wisata yang rentan dengan bencana harusnya dapat dibuat menjadi kawasan yang steril tidak ada masyarakat yang berdomisili di sekitar itu.

“Sehingga ketika ada bencana tidak ada masyarakat yang menjadi korban seperti halnya di luar negeri. Ada aturan yang tegas terhadap hal itu. Inilah kita harapkan dapat diatur dalam UU ini,” jelas Mahrizal.

Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba yang menginisiasi kegiatan ini menyebutkan jika saat ini ada dua RUU yang diusulkan Komite II DPD RI. Selain RUU Penyelenggaraan Kegeologian, komite II DPD RI juga telah mengusulkan RUU Energi Terbarukan. “Hasil dari pembahasan ini akan kita sampaikan ke paripurna dan singkronkan ke PPU (panitia pembuat undang-undang),” katanya.

Selain itu, hasil seminar uji shahih ini, tidak hanya disampaikan ke rapat paripurna, melainkan nantinya juga akan disampaikan ke pemerintah dan DPR. “Nanti kita buat argumennya. Karena hari ini pembahasannya bukan hanya di Medan. Melainkan juga dibahas di Makassar. Kebetulan di Medan kita bekerja samanya dengan ITM,” kata Parlindungan.()

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon