Kadis Lukmanul Gagal Bangun Sumut Paten

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara
• Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

Lukmanul Hakim yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumatera Utara, dinilai telah gagal merealisasikan amanat Gubernur Sumut HT Erry Nuradi untuk membangun Sumut Paten, karenanya harus segera di evaluasi. Pimpinan DPRD Sumut juga diminta harus segera menyurati BPK RI untuk melakukan audit tertentu di dinas tersebut.

“Kita minta Pimpinan DPRD Sumut menyurati BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu ke Dinas SDA Sumut. Agar, perbaikan perencanaan dan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”ujar anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz, yang juga adalah Sekertaris Tim XI Kunker Dapil Binjai dan Kab Langkat.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, saat timnya melakukan kunjungan kerja (Kunker) di dapil Binjai Langkat, menemukan adanya keganjilan atas proyek proyek SDA ditahun 2016 lalu. Dimana, saat itu, Lukmanul Hakim merangkap tiga jabatan di Dinas SDA, diantaranya adalah sebagai Plt Kadis SDA Sumut, dan juga Kepala UPT Binjai dan Langkat.

“Kita menemukan proyek proyek SDA, yang meskipun realisasinya tercapai 100 persen, tetapi nilai pagunya jauh dibawah pagu yang ditetapkan. Artinya, nilai kerjanya itu berkurang jauh kualitasnya, hampir rata rata 70 persen hasil kerjanya. Dan hal ini terbukti adanya temuan di satu titik di daerah Sei Wampu Kec Wampu Kab Langkat. Ada bronjong atau benteng sungai yang hanyut kena banjir, yang berarti daya tahan dan kulaitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ,”papar Muhri.

Muhri juga menyampaikan kalau dirinya sepakat dengan apa yang menjadi rekomendasi Tim V Kunker Dapil Asahan, Batubara dan Tanjung Balai, yang disampaikan oleh Ketua timnya Mustofawiyah SE, yang meminta agar Gubsu segera mengevaluasi jabatan Kadis SDA yang dijabat oleh Lukmanul Hakim itu.

MMenurut Muhri, sebagai Kadis SDA Sumut Lukmanul Hakim telah menimbulkan masalah dan ketidaknyamanan bagi hubungan legislatif dan eksekutif. Salah satunya adalah, karena tidak bisa melakukan koordinasi dengan Lukmanul Hakim di beberapa kunjungan kerja yang ada di Dapil masing masing.

“Lukmanul Hakim harus di evaluasi. Karena dia sudah gagal untuk merelaisasikan amanat Gubsu untuk membangun Sumut Paten ini. Dans ebagai dasarnya nanti adalah, hasil audit BPK RI. Harus dilakukan audit fisik. Karena, di Kab Langkat, kuat dugaan terjadinya penyimpangan,”tandasnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon

KGSI di USU, Bertemunya Gagasan dan Kreativitas Mahasiswa Bersama Najwa Shihab dan Dubes Australia