Erry Lakukan Terobosan PPDB Dan Transparansi Pemerintahan di Usia Ke-53

MEDAN|SUMUT24

Baca Juga:

• Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun
• JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook
• Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) HT Erry Nuradi, genap memasuki usianya yang ke-53 tahun pada 30 Juni 2017 kemarin. Harapan dan doa pun mengalir dari berbagai kalangan yang ditujukan kepada orang nomor satu dijajaran pemerintahan provinsi Sumatera Utara tersebut.

Setahun lebih menjadi Gubernur Sumut, tak bisa dipungkiri Erry telah melakukan beberapa perubahan dan pencapaian. Salah satunya adalah pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 yang melebihi target, serta Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online, dimana Sumatera Utara adalah yang pertama di Indonesia.

Kepada SUMUT24, pengamat politik dan sosial Muryanto Amin mengatakan, bahwa usia 53 tahun merupakan usia produktif. Yakni, usia yang masih bisa diajak untuk bekerja secara maksimal dalam membangun Sumut.

“Persoalan pertama adalah soal waktu yang hanya menjabat setahun lebih,”ujarnya, Minggu(2/7).

Hal itu disampaikan Murryanto Amin, saat ditanya soal prestasi yang telah dicapai oleh Gubsu dalam kepemimpinanya selama setahun lebih memimpin Sumut. Waktu setahun itu, lanjutnya, hanya untuk konsolidasi pasca pergantian jabatan sebagai Gubsu, untuk menstabilisasi perbedaan staf staf yang menjalankan roda pemerintahan.

Kendati demikian,katanya, ada beberapa hal yang menjadi terobosan yang telah dilakukan. Salah satunya adalah Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online, dimana Sumatera Utara adalah yang pertama di Indonesia.

“Selain itu, kita juga melihat ada proses untuk transparansi pemerintahan yang sedang dilaksanakan saat ini, meskipun itu belum berjalan baik. Tetapi sudah ada program awalnya. Itulah beberapa hal yang yang dilihat dari capaian Erry sebagai Gubernur,”terangnya.

Menurut Dekan di FISIP USU ini, efek dari dari transparansi pemerintahan ini salah satunya adalah meningkatnya APBD. Namun demikian, tetap akan dilihat program unggulan apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya nanti sudah ada program unggulannya, berarti program APBD itu sejalan dengan penataan program pemerintahan yang diunggulkan.

“Kalau pencapaian PAD itu adalah suatu capaian yang sudah diterima. Hal itu belum berarti apa apa. Korelasi PAD itu kan terhadap program pemerintahan. Diapakan uang itu dan bagaimana dengan pengelolaannya. Jadi kalau ada suatu program unggulan yang dibanggakan, maka PAD yang meningkat tadi itu punya korelasi positif terhadap pemerintah,”paparnya.

Dalam keteranganya saat itu, Muryanto juga menyampaikan, Sumatera Utara saat ini memerlukan konsolidasi pemerintah yang baik. Menurutnya, dalam pertarungan Pilgubsu kedepan, perlu ada figur sosok berpengalaman yang kuat serta tegas dan konsisten.

“Tanpa figur itu, mungkin tidak ada perubahan di Sumut. Jadi, Sumut membutuhkan figur yang pengalaman, kuat dan konsisten untuk menjalankan program pemerintah, dan tidak dicap sebagai koruptor,”tegasnya.(W01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Boros Anggaran, Pemkab Deli Serdang Tambah Mobil Dinas Listrik, Anggaran Capai Ratusan Juta per Tahun

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

Prabowo: Rp10 Triliun Denda dan 2,3 Juta Hektare Lahan Hutan Diserahkan ke Negara

Profil Irjen Pol Pipit Rismanto, Ditunjuk Jadi Kapolda Jawa Barat

DPR RI Terima PB PGRI, Bahas Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Guru di Indonesia

Nurul Arifin Tekankan Perlindungan Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian di Lebanon