Terjerat Korupsi PSDA Rp1,4 Miliar, Lukmanul Hakim Jarang Masuk Kantor

MEDAN | SUMUT24 Padahal sudah berulang kali Gubernur Sumatera Utara HT Erry Nuradi berpesan agar para ASN meningkatkan kinerjanya, dengan menomor satukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Penandatanganan Nota Kesepahaman BPS Kabupaten Solok dengan STAI Solok Nan Indah dan STIE El Hakim Solok.
• Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI, Mengukuhan Pengurus FK3S Kabupaten Solok Periode 2026–2031.
• Ratusan Pelajar SD dan SMP Deli Serdang Ikuti Turnamen Catur Tingkat Kabupaten

Tapi lain dengan Kadis PSDA Sumut Lukmanul Hakim tak mengindahkan perintah Gubsu dan sudah dua minggu tidak masuk kantor. Menurut staf di Dinas PSDA Jalan Sakti Lubis tersebut yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada SUMUT24, kemarin, “memang sudah lama pak Kadis (Lukmanul Hakim,red) tak masuk kantor. Gak tau kenapa. Setelah mencuat kasusnya Pak Lukman jarang ke kantor. Bawahnnya atau Kabid-kabid kalau menandatangani sesuatu surat menyurat dan lain sebagainya diluar kantor atau ke rumahnya,” ujar staf yang minta namanya jangan diberitakan.

Lebih lanjut staf PSDA Sumut tersebut, “sudah lama pak Kadis tak masuk kantor, mungkin dia takut mau dikonfirmasi wartawan seputar kasusnya,” ucapnya.

Kalau jarang masuk itu tandanya Lukman sebagai bawahan sudah melawan Gubsu. Kalau bawahan sudah melawan kepada atasan, sebaiknya Gubsu segera mengevaluasinya, karena bisa mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan Sumut kedepannya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Lukmanul Hakim diduga terlibat berbagai pusaran dugaan korupsi yang menelan biaya anggaran mencapai miliaran rupiah.

“Aparat hukum harus segera memanggil dan memeriksa Kadis PSDA Sumut tersebut,” tegas Ketua Barisan Rakyat Pengamat Korupsi (Barapkasi) Otty Batubara kepada SUMUT24, Kemarin.

Menurutnya, pada 9 Agustus 2016 lalu, anggota DPRDSU menemukan sejumlah proyek bermasalah di Sungai Mencirim dan Sungai Bingei, yang nilainya mencapai Rp1,4 miliar lebih tidak tepat sasaran dan bermasalah, ini harus diusut tuntas sampai keakar-akarnya.

Pada Proyek Sei Bingei dinilai bermasalah dan tidak sesuai dengan spek dan fungsinya, jauh dari ekspektasi masyarakat sehingga Kejatisu agar segera menindaklanjutinya, apalagi hal tersebut adalah merupakan temuan wakil rakyat.

Selain proyek PSDA lainnya ada anggaran perkuatan tebing sungai guna pengendalian banjir dan pengamanan sungai pada Sungai Bingei di Kota Binjai sepanjang 100 meter dengan realisasi biaya sebesar Rp844.122.000. kedua proyek tersebut jika dari total anggaran di PSDA Pemprovsu sepertinya, anggaran untuk pengamanan dan pengendalian banjir melalui penguatan benteng sungai di Kota Binjai ini masih jauh dari harapan.

“Karena itu, dengan banyaknya persoalan Lukmanul Hakim sudah sebaiknya Gubsu HT Erry Nuradi segera mengevaluasinya, karena dikhawatirkan nantinya bisa membuat malu Gubsu,” tegas Otty Batubara.

Dugaan korupsi di instansi Dinas Pengairan dan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Utara, agar segera di usut tuntas oleh Kejaksaan karena pada proyek tersebut diduga kerugian negara pada Proyek Pengadaan sungai Binge dan Sungai Mencirim. “Sebab proyek tersebut disinyalir tidak berstandar dan merugikan negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Otty, Ada lagi proyek yang diduga korupsi yang merugikan negara diantaranya pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai Nias tahun 2016 dengan memakai PT Alles Klar Prima senilai Rp 914.375.000 dan SID peningkatan infrastruktur irigasi pada D.I. Padang Garugur Kiri/Kanan Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 1.050 hektar tahun 2016 dengan memakai PT Prima Rancang Kosulindo senilai Rp 425.260.000.

Ditambahkan Otty, Dalam berbagai pusaran Korupsi di Dinas PSDA Sumut yang sudah ditangani Kejatisu tersebut sebaiknya Kejatisu melakukan action dengan memeriksa seluruh pejabat yang terlibat terutama Kadis PSDA Sumut Lukmanul Hakim. Sementara itu dikonfirmasi Kadis PSDA Sumut Lukmanul Hakim tidak berhasil baik melalui telepon seluler dan pesan singkat. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Penandatanganan Nota Kesepahaman BPS Kabupaten Solok dengan STAI Solok Nan Indah dan STIE El Hakim Solok.

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.HI, Mengukuhan Pengurus FK3S Kabupaten Solok Periode 2026–2031.

Ratusan Pelajar SD dan SMP Deli Serdang Ikuti Turnamen Catur Tingkat Kabupaten

Ketua TP PKK Deli Serdang Tutup Turnamen Catur Pelajar, Berikut Daftar Para Pemenang

Tekan Pengangguran, Deli Serdang Buka Ratusan Peluang Kerja Lewat Job Fair

Bupati Apresiasi Pengungkapan 89 Kg Sabu, Sanksi Berat Bagi ASN Terlibat