Masyarakat Tobasa Butuh Transparansi Anggaran

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Peduli Kesehatan Warga, Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan Turun Langsung Bagikan Masker di Jalan HM Yamin
• Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako
• Dewan Penasehat ANTO GENK: PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat

Pengamat Ekonomi Sumut Benjamin Gunawan mengatakan, ada dugaan permainan rekayasa BS, oknum Kabid Jalan Jembatan Dinas PUPR bersama Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kabupaten Toba Samosir, dalam pelaksanaan tender proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017 mulai tercium.

“Saya meihat masalah ini sepertinya masih berupa opini pribadi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari proyek tender tersebut. Melihat kronologis kejadiannya, saya pikir ini masih bisa diperdebatkan. Sebaiknya masing-masing pihak bisa mengembangkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. Sehingga topik wacananya tidak melebar ke mana-mana. Kalau sifatnya masih dugaan, ya sudah barang pasti masyarakatpun akan menilainya sebatas dugaan saja. Namun tetap saja kita mengharapkan masyarakat tetap mengusung asas praduga tak bersalah. Karena belum sepenuhnya masuk ke ranah hukum, sebaiknya masalah ini segera diselesaikan agar tidak menjadi berita yang simpang siur dan cenderung menyesatkan,” ungkap Benjamin melalui pesan WA kepada SUMUT24, Senin (22/5). Lanjut Benjamin lagi, “yang pasti masyarakat itu butuh transparansi. Anggaran yang dialokasikan tentunya diharapkan semuanya dipertanggung jawabkan demi kepentingan rakyat. Kalaupun memang ada perselisihan sebaiknya diambil jalan yang baik untuk menyelesaikannya. Dan tentunya kita semua berharap bahwa proyek-proyek di Tobasa yang sudah berjalan tersebut, benar-benar diimplementasikan secara professional. Ditengah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan. Kita tentunya berharap selain proses pembangunan itu cepat. Anggaran yang dipakai juga sepenuhnya digunakan untuk kepentngan rakyat banyak dengan harapan tanpa ada bocor sedikitpun,” tegas Benjamin Gunawan.

Berita sebelumnya, Marpaung, seorang rekanan di Toba Samosir kepada SUMUT24 Jumat lalu di Balige mengatakan, berkaitan dilaksanakan pelelangan proyek DAK tersebut, “saya bersama Pautan Simanjuntak dan Jogi Simanjuntak rekanan dari Toba Samosir, mengadakan pertemuan dengan Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan bersama Bresman Simangunsong, ST Kepala Dinas PUPR Toba Samosir di salah satu kedai mie pangsit Jalan Multatuli Medan.

Lebih lanjut dikatakan Marpaung, dalam pertemuan di Multatuli Medan itu, Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan PUPR menyodorkan paket sebesar Rp25miliar untuk saya bersama grup, kepada Pautan Simanjuntak Rp5 miliar dan Rp11 miliar kepada yang disebut-sebut Dewan Suro.

Ketika saya pertanyakan siapa yang dimaksud Dewan Suro, “Bernad Siagian mengatakan Dewan Suro itu anak paman salah seorang petinggi di Pemkab Toba Samosir,” ujar Marpaung.

Paket proyek senilai Rp25 miliar yang disodorkan BS, saya tolak dan saya nyatakan agar dilaksanakan tender terbuka lalu pertemuanpun saya tinggalkan.

Sementara itu, Kadis PUPR Bresman Simangunsong,ST yang dihubungi SUMUT24 melalui telepon selularnya Minggu sore (21/5), perihal pertemuan di Jalan Multatuliu Medan itu, “masalah itu bukan urusan saya lagi, karena mereka itu sudah saya fasilitasi,” jawab Bresman singkat.

Sementara SUMUT24 di Balige yang berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada Bernad Siagian, Kabid Jalan Jembatan PUPR Toba Samosir selaku PPK pada dinas tersebut tidak pernah berada di kantornya.

“Bapak itu (Bernad Siagian,red) susah ditemui, jarang berada di kantornya, beliau itu sembunyi takut ketemu wartawan,” ujar seorang staf Dinas PUPR Toba Samosir. (C03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Peduli Kesehatan Warga, Lurah Sidodadi Hendra Kurniawan Turun Langsung Bagikan Masker di Jalan HM Yamin

Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako

Dewan Penasehat ANTO GENK: PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat

Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla: Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum

Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial

Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar