MEDAN I Sumut24.co Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat politik praktis. Apalagi tidak lama lagi, Indonesia termasuk Sumut akan memasuki tahun-tahun politik.
Baca Juga:
Hal ini diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi usai melantik tujuh pengawas dan tujuh pejabat administrator di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (14/11). Edy Rahmayadi secara tegas mengatakan akan menindak ASN yang terlibat politik praktis.
“Akan saya tindak bila kalian terlibat politik praktis, sesuai undang-undang di negara kita, kalian dilarang karena gaji kalian dari rakyat,†tegas Edy Rahmayadi, didampingi Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Ilyas S Sitorus.
Pada kesempatan ini, Edy Rahmayadi melantik mayoritas pejabat pengawas dan administrator dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Salah satu tujuannya yaitu mempercepat proses proyek pembangunan dan perbaikan jalan 450 Km Sumut, serta Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.
“Kita mau menempatkan orang-orang yang tepat terutama di kedua bidang tersebut, karena kita ingin proyek pembangunan jalan dan PON kita benar-benar berjalan dengan baik, karena dari mereka yang dilantik tidak boleh tidak fokus, apalagi terlibat politik praktis,†kata Edy Rahmayadi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sumut Safruddin mengatakan, ada tiga pejabat pengawas dan satu pejabat administrator Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang dilantik dan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga dua pejabat pengawas dan satu pejabat Administrator.
“Mayoritas memang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang. Ada juga Disperindag, Kehutanan, ESDM dan Dishub,†kata Safruddin.
Selain pelantikan langsung, ada dua pejabat yang dilantik secara virtual oleh Edy Rahmayadi. Walau begitu tidak mengurangi kekhidmatan dan proses jalannya pelantikan pejabat administrator dan pengawas Pemprov Sumut.
“Itu tidak mengurangi kekhidmatan dan proses jalannya pelantikan dan sudah biasa baik pusat maupun daerah melakukan pelantikan secara virtual,†kata Safruddin.**
Medan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Harli Siregar, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI da
Hukum
Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban
kota
Sinergi Lewat Olahraga! Polres Padangsidimpuan Tumbangkan Bank Mandiri di Laga Seru
kota
Polri Hadir untuk Rakyat, Kapolres Yon Edi Winara Pimpin Perbaikan Jembatan Gantung Merah Putih di Tapsel
kota
Dorong Pelayanan Publik Lebih Baik, Sekda Madina Afrizal Nasution Minta ASN Tingkatkan Disiplin
kota
59 Pejabat Dilantik Sekaligus! Bupati Madina Saipullah Nasution Kirim Pesan Tegas ke ASN
kota
Kelistrikan Dibahas Serius, PLN dan Pemkab Madina Sepakat Sinkronkan Data Lampu Jalan
kota
sumut24.co MedanWali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya perencanaan matang, humanis, serta pertimbangan estetika da
kota
sumut24.co TANJUNGBALAI, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mulai memasuki tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
News
sumut24.co TANJUNGBALAI, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memaparkan capaian dan strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka (T
News
