Sumut Jadi Contoh Pencegahan Dan Penindakan Kasus Korupsi Diluar Pulau Jawa

MEDAN | SUMUT24

Baca Juga:

• Budayawan Purwadi Tulis Karya Macapat tentang Pengabdian Ir H Soekirman
• Terima Dubes Australia, Rico Waas Buka Peluang Investasi dan Kerja Sama Pendidikan
• Kunjungi WCC Sinceritas, Dubes Australia Apresiasi Inovasi Layanan Satu Atap (OSS&L) untuk Korban Kekerasan

Maraknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2009 hingga 2014 lalu, membuat Sumatera Utara menjadi sorotan utama Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan serta penindakan kasus korupsi di Sumut.

Dan sebagai langkah dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK pun menjalin kerjasama dengan Pemprovsu melalui penandatanganan komitmen bersama tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Sumatera Utara.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang pimpinan KPK, Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan berharap untuk kedepannya Sumatera Utara dapat menjadi contoh dan menjadi base praktis bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia dalam bidang pencegahan dan penindakan kasus korupsi. Terlebih lagi menurutnya, pada tahun 2016 lalu, KPK telah melakukan pelatihan terhadap 17 provinsi di Indonesia di Jawa Barat. Dimana salah satu provinsi yang menjadi peserta pelatihan adalah provinsi Sumut. “Khususnya saya sendiri, saya berharao supaya Sumatera Utara ini nantinya bisa menjadi contoh dan menjadi base praktis untuk provinsi-provinsi lainnya. Dan untuk tahun ini nanti, karena memang aplikasi sistem yang dimiliki oleh Sumut ini cukup baik, makanya kita harapkan juga 17 provinsi lainnya bisa belajar dari sini,” ungkap Basaria. Lebih jauh dikatakannya, terkait hal tersebut sudah barang tentu harus perlu dipacu dalam beberapa bulan ini supaya apa yang di inginkan tersebut dapat benar-benar terwujud. Sehingga untuk kedepannya, ada provinsi di luar Pulau Jawa yang dapat dijadikan sebagai contoh bagi provinsi lainnya.

“Jangan contohnya hanya dari Jawa saja, tetapi sekali-kali diluar Jawa juga harus ada contoh yang baik. Makanya case praktis ini kita bawa ke provinsi-provonsi lainnya. Dan hal itu harus benar-benar kita pacu dan kita running, jangan cuma launching saja kemudian tidak jadi. Itulah yang menjadi harapan kita,” jelasnya.

Kemudian, terkait penerapan aplikasi yang ada di Sumut, ditanya padanya apakah nantinya akan ada kemungkinan APBD Sumut di upload kedalam aplikasi agar masyarakat juga bisa mengetahuinya. Sebab, sejauh ini Sumut belum melakukannya.

Menjawab pertanyaan itu, Basaria mengatakan untuk bersabar terlebih dahulu. Karena menurutnya, saat ini masih dalam proses launching aplikasi. Selain itu juga, jelasnya, untuk tahun 2017 ini seharusnya dikerjakan di tahun 2016 yang lalu.

“Jadi gak mungkin anggaran 2017 ini masuk di tahun ini juga. Nah nanti di tahun 2018, kita berharap sudah 100%, karena 3 bulan sebelumnya itu seharusnya sudah dimasukkan. Jadi begitu dia prosesnya,” terang Basaria.

Lalu ditanya lagi soal persentase antara pencegahan dan penindakan, hal mana yang lebih diprioritaskan oleh KPK, Basaria pun mengatakan bahwa kedua hal tersebut merupakan prioritas dari KPK. Karena menurutnya untuk kedua hal itu sudah ada masing-masing deputy yang menanggungjawabin hal tersebut.

“Dua-duanya prioritas kita, tidak ada persentase disitu. Karena deputy pencegahan bergerak di bidang penindakan, dan deputy penindakan bergerak di bidang penindakan. Jadi dua-duanya sama-sama maju,” sebutnya. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Budayawan Purwadi Tulis Karya Macapat tentang Pengabdian Ir H Soekirman

Terima Dubes Australia, Rico Waas Buka Peluang Investasi dan Kerja Sama Pendidikan

Kunjungi WCC Sinceritas, Dubes Australia Apresiasi Inovasi Layanan Satu Atap (OSS&L) untuk Korban Kekerasan

Saksi Benny Susi Ragu soal Surat Dipalsukan, Penetapan TSK Ronnipaslani Dipertanyakan

Rico Waas Terima Kunjungan UNDP, Bahas Pengelolaan Sampah dan Penguatan Digitalisasi

Upaya Memperkuat Penegakan Hukum Perpajakan Melalui Audiensi Pimpinan Kemenkeu Sumut dengan Kepala Kejati yang Baru