KPK Minta Masukan Jurnalis Cegah Korupsi di Sumut

Medan | SUMUT24

Baca Juga:

• Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla: Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum
• Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial
• Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta bantuan para jurnalis untuk memberikan saran maupun masukan terkait upaya pencegahan korupsi di wilayah Sumatera Utara. Semua masukan itu dinilai sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan Sumut bebas korupsi. Sebab, KPK ingin Sumut segera berbenah dan mengubah citranya.

Demikian terungkap ketika Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution menggelar pertemuan dengan sejumlah media di sela-sela acara lanjutan Monitoring Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan, Rabu (5/4).

Adlinsyah menjelaskan, KPK menaruh perhatian khusus ke Sumut, utamanya karena sudah dua kali berturut-turut Gubsu, terkena kasus pidana korupsi. “Sumut sebagai salah satu provinsi utama Indonesia dan Medan sebagai kota besar ketiga yang memiliki penduduk terbesar ketiga di luar Pulau Jawa, sudah selayaknya Sumut berbenah dan mengubah diri,” kata Adlinsyah.

Didampingi Kepala Inspektorat Kota Medan, Farid Wajedi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Sri Maharani dan Kabag Humas Setdakot Medan, Ridho Nasution, Adlin selanjutnya mengungkapkan, secara rata-rata, berbagai kasus korupsi berangkat dari tiga area yakni pelayanan publik, khususnya proses permohonan perijinan, perencanaan dan penganggaran serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya korupsi, Adlinsyah menjelaskan, awal tahun 2016, Satgas 3 unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menyodorkan komitmen rencana aksi kepada 15 pimpinan baru kabupaten/kota yang baru saja menyelesaikan pilkada.

“KPK berharap para pimpinan baru tersebut siap memulai pemerintahan dengan langkah yang bersih dan mengakhiri kepemimpinannya dengan baik tanpa tersangkut kasus,” ungkapnya.

Dijelaskan Adlinsyah, sepanjang tahun 2016 tim Korsupgah KPK, melakukan pemetaan dan membuat rencana aksi untuk masing-masing daerah dengan target yang terukur dan dievaluasi berkala. Oleh karenanya KPK telah meneken komitmen rencana aksi bersama ke-14 kabupaten/kota beberapa waktu lalu.

“Besok kita meneken meneken komitmen rencana aksi bersama ke-19 kabupaten/kota sisanya di Sumut, guna melengkapi jumlah 33 kabupaten/kota, dan berharap masing-masing daerah bisa menjaga komitmen serta melanjutkan progresnya satu persatu. Untuk itu KPK berharap dukungan dari kalangan pers dan pemerhati kebijakan di Sumut dalam upaya reformasi sistemik ini,” harapnya.

Selain itu pria yang akrab disapa Coki ini memaparkan, upaya KPK untuk mencegah korupsi di area perijinan dimulai dari mewajibkan setiap daerah untuk menyatukan kewenangan perijinan di satu pintu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan serta partisipasi publik.

Monitoring & Evaluasi

Pertemuan dengan media massa ini dilakukan KPK terkait rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi bersama 8 daerah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medanyang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD dari Pemko Medan, Pemko Binjai, Pemko Sibolga, Pemkab Deli Serdang, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Karo, Pemko Tanjung Balai dan Pemkab Asahan.

Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasution Msi, mewakili delapan daerah yang hadir di acara Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang digelar KPK, mendukung penuh program KPK ini, dan ini menjadi kesempatan bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi, dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi.

“Terima kasih kepada KPK yang sudah melakukan pengawasan dan monitoring terhadap progress rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi ini. Semoga program ini dapat membawa kebaikan bagi pemerintahan di daerah,” kata Akhyar. (R01)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Aktivis 98 Kritik Prabowo soal Karhutla: Pemilik Perusahaan Belum Tersentuh Hukum

Perkuat Konsolidasi, Pendawa Sumut Perkenalkan Pengurus dan Siap Gas Program Sosial

Kredit BTN Rp629,8 Miliar Diusut Polri, Siapa Bertanggung Jawab? Telusuri Aliran Dana hingga ke Akar

PTPN IV Regional 2 Tegaskan, 65 Hektare Lahan Kebun Sosa Sah Masuk HGU Hingga 2043

Gelar Aksi Sejuta Masker, FOZ Sumut Bagikan Masker Gratis kepada Pengguna Jalan di Medan

Gempur Sarang Narkoba, Satresnarkoba Polresta Deli Serdang dan BNNK Ungkap Kasus Shabu di Pantai Labu